Bupati Kotim Memuji eksistensi Lentera Kartini tangani KDRT

• By HUMA BETANG
• 10-15-2020
• 202
• 20

Kotawaringin Timur - Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi memuji eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini membantu pemerintah menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. "Selain pemerintah daerah melalui DP3AP2KB, kami bersyukur di Kotawaringin Timur ini LSM Lentera Kartini yang sudah sangat membantu dalam hal penanganan KDRT atau perlindungan perempuan dan anak. Mereka sudah lama dan konsisten dalam hal perlindungan perempuan dan anak," kata Supian di Sampit, Kamis. Apresiasi itu disampaikan Supian Hadi di hadapan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin beserta belasan pejabatnya, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Luhing Simon dan Duwel Rawing. Supian mengakui, kasus KDRT di Kotawaringin Timur terbilang tinggi di Kalimantan Tengah. Selain imbas dari tingginya jumlah penduduk, Supian menduga kejadian ini juga dipengaruhi minimnya tingkat pendidikan sehingga kurang memahami cara pencegahan dan menindaklanjutinya KDRT. Untuk itulah, masalah perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian pemerintah daerah bekerjasama dengan LSM Lentera Kartini dan aparat penegak hukum. Setiap kasus KDRT, ditangani bersama, tidak hanya dalam hal proses hukum, tetapi juga pendampingan terhadap korban. Seperti belum lama ini, kata Supian, terjadi di Sampit kekerasan terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dan teman lelakinya. Kasus tersebut menjadi sorotan dan kedua tersangka berhasil ditangkap di Palangka Raya, diduga saat hendak melarikan diri. Supian mengapresiasi penangan cepat oleh Polres Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, termasuk LSM Lentera Kartini yang melakukan pendampingan terhadap korban yang harus dirawat karena tangannya patah serta penanganan secara psikologis. LSM Lentera Kartini yang diketuai Forisni Aprilista itu konsisten dalam hal perlindungan perempuan dan anak. LSM yang terdiri dari aktivis perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang profesi itu bahkan melakukan kegiatan dengan mengandalkan uang hasil swadaya anggota mereka. "Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus kita tangani bersama karena ini menyangkut masa depan generasi penerus kita. Kita semua harus peduli," ujar Supian Hadi. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Duwel Rawing memuji Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menunjukkan keseriusan terhadap perlindungan perempuan dan anak. "Saat ini di Kalimantan Tengah baru ada dua daerah yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, salah satunya di Kotawaringin Timur. Ini harus kita dukung bersama," ujar Duwel Rawing, politisi yang pernah menjabat Bupati Katingan. 

 

(HB)