Dewan Pertanyakan Keberadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram

• By HUMA BETANG
• 08-02-2021
• 202
• 20

BARITO UTARA - Melalui rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Serta Pihak kepolisian dibahas masalah langkanya elpiji di wilayah Kabupaten Barito Utara saat sekarang ini, di aula DPRD senin (2/8/2021).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Permana Setiawan, St. Dan diikuti oleh beberapa anggota diantaranya Surian Nor, salah satu anggota yang mempertanyakan masalah distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram hingga sampai ditengah masyarakat.

Menurut anggota Dewan itu harga yang sampai di tengah masyarakat lebih tinggi, malah lebih mahal dari het atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Saat ini harga bisa mencapai rp 35 ribu pertabung.

 

Surian Nor juga meminta agar harga disesuaikan, karena gas elpiji bersubsidi bukan saja untuk warga perkotaan, tetapi juga untuk warga di pelosok perdesaan.

Berdasarkan Perpres No 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian  dan penetapan harga LPG 3 kg, juga peraturan menteri ESDM No 28 tahun 2008 tentang harga jual eceran LPG 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro.

Harga serah terima agen sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan margin ditetapkan sebesar Rp 12.750 pertabung. Harga tebus agen ke SPBE sebesar Rp 11.550 dan margin agen sebesar Rp 1.200 pertabung dan tidak boleh lagi penambahan didalam het 

Het di Kabupaten Barito Utara Telah Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/306/2009.

Kouta untuk Barito Utara Tahun 2021 Berjumlah 2203 Matrik Ton Atau 2.203.000 Kilogram.  Bila Diisi Ketabung LPG 3 Kilogram Sekitar 734.333 Pertahun.  Dalam Satu Bulan Pengiriman Hanya 25 Kali, Sehingga Dalam Satu Hari Beredar 2448 Tabung.

Dengan perhitungan kasar 4 truck mendapatkan jatah 560 tabung kali empat menjadi 2240 tabung dan satu truck mendapatkan 208 tabung.

Pihaknya akan melakukan secara ketat penyaluran tersebut dan akan menata serta memanfaatkan badan usaha milik desa untuk mengelola, khususnya di wilayah perdesaan.

Polres Barut sudah melakukan rapat bersama pemerintah daerah serta dinas terkait, dan siap melakukan pengawasan mensterilkan harga agar tidak terjadi lonjakan.

 

 

(Mardedi/Syarbani)