PALANGKA RAYA - Kalangan DPRD Kalteng, menilai Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah atau P3D,belum maksimal untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, walaupun masuknya Investasi pada Leading sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan dalam dua dekade terakhir mencapai trilyunan. Hal tersebut di ungkapkan oleh, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalteng, Fajar Hariadi, saat dikonfirmasi. Menurutnya, manfaat ekonomi dari peredaran investasi tersebut dari sisi penerimaan pajak, tidak seluruhnya beredar di wilayah Bumi Tambun Bungai. Hal tersebut dikarenakan kontraktor yang mengerjakan proyek, berasal dari luar daerah dan tidak membuat NPWP cabang, di wilayah kerja daerah. Politisi partai kebangkitan bangsa ini, juga mencontohkan, saat kontraktor membeli kendaraan operasional ataupun alat berat, di daerah asal penerbitan NPWP, secara otomatis penerimaan atas Pajak Pendapatan Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor tidak masuk ke Kalteng. Fajar menambahkan Tanpa NPWP cabang maka porsi penerimaan pajak dari kontraktor, yang menggarap proyek Hutan Tanaman Industri Perkebunan dan Pertambangan yang ada di Kalteng tidak akan dibayar atau di terima Provinsi perusahaan terdaftar. Oleh sebab itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan dua Kalteng, Meliputi kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini mendorong agar Pemerintah Provinsi meningkatkan kerja sama dengan Kanwil Paja dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, dari pelaksana proyek HTI Perkebunan dan Pertambangan, yang ada di provinsi Kalimantan tengah.
(MN)
0 Comments