PALANGKA RAYA - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah mengemukakan keprihatinan atas stagnasi penurunan angka kemiskinan dalam Rancangan APBD 2025 dan meminta langkah konkret dari Pemerintah Provinsi.
Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (11/11/2024), Fraksi Partai Demokrat menerima nota keuangan dan rancangan APBD 2025, namun menyoroti masalah pengentasan kemiskinan yang perlu perhatian serius.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Junaedi, menyampaikan bahwa meskipun target pengentasan kemiskinan telah diamanatkan dalam RPJMD 2021-2026, hasilnya belum memadai. Berdasarkan rencana tersebut, target penurunan angka kemiskinan ditetapkan dari 5,16% pada 2021 hingga 4,66% pada 2024. Namun, data dalam rancangan KUA APBD 2025 menunjukkan tren yang stagnan bahkan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Junaedi mendesak pemerintah provinsi untuk menyampaikan langkah konkret guna mencapai target pengentasan kemiskinan sesuai dengan RPJMD.
Junaedi menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap permasalahan ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terwujud. Fraksi Demokrat mengharapkan adanya kebijakan yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, sejalan dengan komitmen pembangunan jangka menengah daerah.
(Hariri)
0 Comments