H. Achmad Rasyid : Jangan Terlena Wabah Covid 19 Belum Selesai 

• By HUMA BETANG
• 09-28-2021
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Belum lama ini pemerintah memperbolehkan acara dengan skala besar dilakukan. Ini guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata. Izin penyelenggaraan akan diberikan, asal mengikuti sejumlah pedoman yang diberikan.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Achmad Rasyid kembali mengingatkan agar masyarakat jangan sampai terlena dan euforia dengan adanya izin dari pemerintah untuk berkumpul dalam skala besar.

“Walaupun pemerintah sudah secara resmi mengizinkan berkumpul dalam skala besar namun, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri harus tetap waspada dan tetap mematuhi standar keamanan karena Covid- 19 hanya berkurang dan belum berakhir betul,” ucap H. Achmad Rasyid, Selasa 28 September 2021 dini hari. 

Dia menambahkan bahwa pemerintah melalui stekolder terkait, harapannya agar tetap memantau kegiatan masyarakat. Karena perlu adanya upaya-upaya yang musti dipersiapkan jika memang nantinya kegiatan-kegiatan skala besar tersebut dilaksanakan.

“Kami harapkan pemerintah melalui intansi terkait, termasuk Satgas covid-19 agar tetap memantau kegiatan berkumpulnya masyarakat dengan memberikan arahan-arahan yang baik, sehingga keamanan tetap terjaga dan kegiatan masyarakat tidak merasa terganggu,” ucap legislator DPRD Provinsi Kalteng dari Dapil IV (Barsel, Bartim, Barut, Mura) tersebut.

Selain itu dia juga merasa senang, karena angka penderita Covid-19 melandai turun dan aktivitas kegiatan masyarakat bisa berangsur-angsur normal seperti dulu. Sehingga mempunyai dampak positif yakni, kegiatan pembangunan berbagai sektor bisa kembali pulih, baik pembangunan infrastruktur, pergerakan barang, jasa transportasi dan pariwisata serta kegiatan pelaku UMKM.

“Intinya tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik. Agar kasus penderita Covid-19 semakin menurun bahkan tidak ada lagi. Kuncinya ada pada kesadaran diri masing-masing dan tetap adanya pengawasan dari pemerintah masing-masing daerah,” tutup legislator dari komisi IV DPRD Provinsi Kalteng tersebut.

 

(Deddi)