Kunjungan Kerja DPD RI Ke Universitas Palangka Raya

• By HUMA BETANG
• 01-17-2022
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Universitas Palangka Raya Dengan agenda menyampaikan keynote speech dalam Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Sistem Ekonomi Pancasila untuk Indonesia yang Berdaulat. FGD di langsungkan di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya, pada senin 17 Januari 2022.

Kunjungan kerja yang di lakukan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Kalimantan Tengah, dengan agenda menyampaikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) didampingi oleh Senator asal Kalteng Muhammad Rakhman dan Habib Said Abdurrahman, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Andi Muh Ihsan, beserta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian.

Saat tiba di Universitas Palangka Raya, LaNyalla disambut kesenian khas Kalimantan Tengah. LaNyalla juga mendapat cindera mata berupa mandau dari Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia. Mandau merupakan senjata khas pulau Kalimantan sekaligus sebagai simbol kehormatan dan persaudaraan suku Dayak.

Kunjungan kerja ke Kalteng ini melengkapi jumlah provinsi di Indonesia yang dikunjungi LaNyalla yang diberi tema 'Safari Konstitusi'. Dengan kata lain, sebanyak 34 provinsi di Indonesia telah disambangi LaNyalla selama kunjungan kerjanya sebagai Ketua DPD RI.

Dalam sambutannya, LaNyalla menjelaskan sistem ekonomi Pancasila bukan sistem yang mengadopsi dari sistem sosialisme maupun kapitalisme. Makanya kita harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam.

LaNyalla juga mengatakan, sebelum Amandemen Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas memberi arahan sistem perekonomian nasional dengan 3 Ayat yang tertulis. Tetapi setelah Amandemen 20 tahun yang lalu, dengan dalih efisiensi terbuka peluang sebesar-besarnya bagi swasta untuk menguasai bumi/ air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk meraup keuntungan yang ditumpuk dan dilarikan ke luar Indonesia melalui lantai bursa.

Sehingga ketua DPD RI itu menilai Indonesia telah meninggalkan sistem ekonomi Pancasila menjadi sistem ekonomi liberal kapitalisme.

 

(Fardoari Reketno)