Politik

Landasan Hukum Rencana Pembelian Alpalhankam Perlu Dikaji Lebih Dalam

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan, idealnya Komisi I DPR RI mendukung rencana Kementerian Pertahanan yang akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadaan alpalhankam disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp1,7 Kuadriliun. Namun yang harus diteliti menurut Utut adalah landasan hukum yang menjadi acuannya pengadaan ini.

Utut Adianto: Idealnya komisi I DPR RI mendukung rencana pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan.

“Yang perlu kita teliti adalah butuhkah Perpres (Peraturan Presiden) ataukah PP (Peraturan Pemerintah). Timbul pertanyaan kalau PP biasanya turunan dari UU, tapi tidak semua PP harus turunan UU. Kalau Perpres itu biasanya merujuk pada presiden tertentu, nanti ganti presiden di turbo. Kalau PP ini the whole, semuanya. Bahwa ini keinginan semua bersama DPR,” ujar Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

 


(Yustinus Tenung)

You can share this post!

0 Comments

Leave Comments