Laporan Penyerahan Keuangan Tahun 2023

• By HUMA BETANG
• 03-28-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan, bertempat di Kantor BPK Provinsi Kalteng, Kamis (28/3/2023).

LKPD Provinsi Kalteng TA. 2023 diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dan diterima secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng M. Ali Asyhar.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan pada hari ini sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi  Kalteng menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK RI Perwakilan untuk diaudit.

Pada penyampaian laporan keuangan ini, total APBD Tahun 2023 pada masing-masing entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemprov Kalteng sebagai berikut yakni, anggaran pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih; anggaran belanja sebesar Rp.7,3 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp.6,3 triliun lebih; dan pembiayaan Netto sebesar Rp 709 miliar.

Selanjutnya, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual, seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, dan ekuitas untuk masing-masing entitas pelaporan telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahun 2023”, jelas Wagub.

Pada kesempatan tersebut pula, Wagub menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 untuk masing-masing entitas pelaporan, telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus ditindak lanjuti, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan hal-hal yang sifatnya material tidak mempengaruhi akurasi penyajian laporan keuangan.

“Saya berharap laporan keuangan yang telah disajikan tersebut telah bebas dari salah saji material, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 ini”, tuturnya.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng M. Ali Asyhar menyampaikan laporan keuangan merupakan tanggungjawab dari Kepala Daerah. Sementara, tanggungjawab BPK terletak pada opini yang akan diberikan, sehingga dalam pelaporan keuangan harus dilampirkan surat pernyataan sebagai tanggungjawab dari Kepala Daerah.

“Kami mengapresiasi kerja keras dari seluruh jajaran Kepala Daerah yang tepat menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 tepat waktu”, tandasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan LKPD oleh Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng kepada BPK RI Provinsi Kalteng.

Penyerahan LKPD Provinsi Kalteng TA. 2023 dihadiri Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalteng.

“Saya berharap laporan keuangan yang telah disajikan tersebut telah bebas dari salah saji material, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 ini”, 

Penyerahan LKPD Provinsi Kalteng TA. 2023 dihadiri Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PemerintahnProvinsi Kalteng.

 

 

(Era Suhertini)