Memperkuat Pencegahan Korupsi

• By HUMA BETANG
• 04-23-2024
• 202
• 20

MUARA TEWEH - Pj. Bupati Barito Utara didampingi Pj. Sekda, asisten III, Inspektur Pembantu (Irban), Kaban Kesbangpol dan kabag kesra mengikuti kegiatan rapat koordinasi pemperantasan korupsi terintegrasi yang dirangkai dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wilayah Kalteng.

Kegiatan di laksanakan di Aula Jayang Tingang lantai II, Kantor Gubernur Kalteng yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H.Edy Pratowo, Selasa (23/4/2024).

Pj.Bupati Barito Utara, Drs.Muhlis mengatakan,kegiatan ini, akan semakin memperkuat upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemkab dan pemprov kata dia, maupun pihak terkait akan selalu  bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan, serta harus fokus terhadap tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang bebas dari korupsi.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 yang dihadiri secara daring dan luring oleh Pimpinan KPK RI,  Kepala  LKPP RI, Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan tengah, Forkopimda, Kepala OPD, Bupati, Pj. Bupati dan Pj. Walikota se Kalteng, inspektur dan sekda se Kalteng.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan secara umum progres Monitoring  Center of Prevention MCP di Provinsi Kalteng semuanya rata-rata meningkat cukup tajam dari tahun 2021 sampai 2023. 

Menurutnya, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melalui JAGA.ID. penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP setiap tahun.

Wakil Gubernur Edy Pratowo sangat menyambut baik kegiatan ini, sebagai upaya kolaboratif KPK RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

 

(Syarbani)