Pelayanan Kesehatan yang Jadi Keluhan Masih Terjadi

• By HUMA BETANG
• 01-31-2022
• 202
• 20

 Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah menyebut pelayanan kesehatan di daerah ini masih menjadi keluhan. Dia menduga pelayanan yang masih buruk itu tidak hanya ada di Kecamatan Cempaga yang sempat muncul ke ruang publik saat ini saja akan tetapi disinyalir di fasilitas kesehatan lainnya.

Menurutnya informasi mengenai buruknya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. "Selama ini ada beberapa kasus di fasilitas kesehatan tentang keluhan pelayanan masyarakat tetapi tidak diblow up di media. " ucapnya.

Mulai dari lambannya pelayanan, tidak stand by-nya tenaga kesehatan di tempat pelayanan dan penanganan pasien seperti kasus yang terjadi di salah satu faskes di Cempaga. Maka dari itu kedepannya pembinaan dan monitoring dari Dinkes selaku pembina d ilingkungan Dinas Kesehatan harus terus ditingkatkan.

"Harus dilakukan agar hal-hal yang saya ungkapkan di atas tidak terjadi lagi," katanya, Senin 31 Januari 2022. Monitoring terkait pelayanan kesehatan bukan hanya dilakukan di lingkungan faskes pemerintah tetapi juga di lingkungan faskes swasta.

Seperti halnya kejadian beberapa bulan yang lalu tentang kasus tingginya biaya pelayanan bersalin di salah satu tempat praktek di Sampit juga bentuk kurangnya pengawasan pemerintah. 

"Ini juga menjadi PR bagi pemerintah dari melalui Dinkes agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegasnya.  

“Motto pelayanan prima, salah satunya adalah penanganan pasien terlebih dahulu baru ditanyakan administrasinya kami berharap bukan hanya slogan saja," tegasnya.

Riskon mengingatkan walaupun masih ditemukannya warga kurang mampu yang belum terakomodir program BPJS Kesehatan PBI, pihaknya dari DPRD saat rapat pembahasan sudah meminta dan mendorong agar Dinkes melakukan pemetaan dan perbaikan data kepesertaan BPJS agar bisa tepat sasaran.

“Karena hasil catatan BPK di tahun 2020 masih ditemukan data yang tidak valid dan ganda sehingga dana pemerintah dianggarkan untuk BPJS kesehatan cenderung tidak tepat sasaran," pungkasnya.

(Huma Betang)