Pembayaran Tunjangan ASN Belum Bisa Dipastikan

• By HUMA BETANG
• 08-20-2020
• 202
• 20

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) belum bisa memastikan kapan tunjangan daerah aparatur sipil negara (ASN) setempat bisa dicairkan karena saat ini kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sekretaris Daerah Halikinnor mematikan tunjangan akan tetap dibayar, hanya saja saat ini menjadi piutang, yang nantinya akan dirapel. “Kita upayakan mudahan anggaran 2021 sedikit normal. DBH (dana bagi hasil) kita dari pemerintah provinsi juga cukup besar tapi masalahnya saat ini transfer dari mereka ke daerah juga macet," ucap Halikinnor, Kamis (20/8). Belum dicairkannya tunjangan daerah sering dipertanyakan para ASN. Mereka ingin mendengar langsung penjelasan terkait penyebab tertundanya pembayaran tunjangan daerah. Halikinnor menjelaskan, pandemi COVID-19 juga berpengaruh besar terhadap keuangan pemerintah daerah. Pihaknya baru membahas anggaran perubahan dan tidak lama lagi akan dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama. Diakuinya, saat ini anggaran daerah sangat kurang. Sebelumnya program pembangunan sempat berjalan normal sampai triwulan pertama, sehingga sebagian kegiatan atau pekerjaan mulai berjalan. Namun pada April lalu pandemi COVID-19 terjadi sehingga pemerintah pusat memerintahkan rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen.  Rasionalisasi diiringi kebijakan pemerintah pusat memotong dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), bahkan dana alokasi khusus (DAK) juga ditarik. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di semua wilayah di negara ini. Kondisi diperparah dengan anjloknya pendapatan asli daerah (PAD) yang terus turun.  “Hal itu disebabkan  tempat usaha yang menjadi sumber PAD sepi konsumen karena banyak warga memilih bertahan di rumah ketimbang berbelanja di rumah makan, restoran, hotel dan lainnya,” sebutnya. Ia pun menguraikan, dalam perencanaan awal, PAD 2020 Kotawaringin Timur ditarget Rp270 miliar. Halikinnor memprediksi realisasi PAD tahun ini hanya berkisar Rp70 ribu sampai Rp100 juta. Pihaknya tidak mungkin memaksa masyarakat membayar pajak di tengah kondisi seperti ini. Beban anggaran lainnya adalah pilkada serentak pilkada mencapai Rp60 sampai 70 miliar.

 

(humbet/JJ)