Pertemuan Pendampingan Perhitungan PHA/DHA Prov. Kalteng

• By HUMA BETANG
• 04-17-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan RI menggelar Pertemuan Pendampingan bagi Provinsi/Kab./Kota dalam Perhitungan Provincial Health Account/District Health Account (PHA/DHA) Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Rainer Danny P. Mamahit yang hadir mewakili Kepala Dinas, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi kesehatan melalui enam pilar, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

“Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia. Suatu daerah akan dapat mengetahui potensi pembiayaannya dan ke mana akan dialokasikan” ujarnya.

Rainer juga menambahkan, bahwa penggunaan istilah NHA, PHA, dan DHA berhubungan dengan batas kewilayahan, dimana DHA merupakan belanja kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan PHA mencakup belanja yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, ditambah dengan belanja kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang tidak tercatat di dalam DHA. Sedangkan, NHA merupakan kumpulan PHA-PHA ditambah belanja kesehatan di tingkat pusat tetapi tidak termasuk dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, bantuan sosial maupun dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditransfer ke provinsi atau kabupaten/kota.

Adapun Narasumber kegiatan ini berasal dari Pusjak PDK Kemenkes, dan diikuti oleh peserta dari Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kalimantan Tengah.

(Deddi)