“Industri baja merupakan sektor yang sangat strategis karena produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk industri-industri lain. Merupakan salah satu pilar penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan hanya ada dua di dunia. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia di Krakatau Steel,” jelas Presiden Jokowi dalam sambutan pada acara Peresmian Hot Strip Mill #2 PT Krakatau Steel (Persero) TBK di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa 21 September 2021.
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi Hot Rolled Coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa kebutuhan baja di dalam negeri juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Jangan dibiarkan dimasuki produk luar,” kata Presiden.
Dalam lima tahun terakhir, kebutuhan baja di dalam negeri meningkat hingga sekitar 40 persen.
“Hal ini dipicu oleh pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang terus kita laksanakan,” ucap Presiden.
Oleh karenanya, Presiden meminta agar produksi dari pabrik tersebut untuk terus ditingkatkan hingga mencapai 4 juta ton/tahun.
“Dengan beroperasinya pabrik ini akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri dan juga akan menekan angka impor baja ke negara kita, yang saat ini berada pada peringat ke-dua komoditas impor Indonesia sehingga bisa menghemat devisa hingga Rp29 triliun per tahun,” ujar Presiden.
Oleh karenanya, Presiden berpesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dari produk impor, dapat memenuhi kebutuhan dunia industri di negara kita.
“Dan saya yakin, nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan global. Saya titip kepada para Menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN kita agar menjadi lebih profesional dan terus menguntungkan,” kata Presiden.
Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan klaster 10 juta ton industri baja di Cilegon yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2025."
(infokabinet/Tinus)
0 Comments