Sekda Kalteng Apresiasi Layanan PT Palangka Raya Ramah Penyandang Disabilitas

• By HUMA BETANG
• 03-30-2021
• 202
• 20

FOTO: BIRO ADPIM
HADIRI ACARA PT - Sekda menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Pengadilan Ramah dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada Selasa pagi (30/02/2021). 

PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri acara penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Pengadilan Ramah dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada Selasa pagi (30/02/2021). Pada acara tersebut, Sekda Fahrizal Fitri menyaksikan langsung penandatanganan MoU antara Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya (KPT) Mochamad Hatta dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng Rian Tangkudung dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandangan Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Kalteng Junia Rendi. Sekda Fahrizal Fitri mengapresiasi adanya penandatanganan MoU antara Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Dinas Sosial Provinsi dan PPDI Kalteng tersebut.  "Kami melihat bahwa dengan adanya pertemuan kita atau perjanjian kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini adalah bagian daripada untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Kalteng," ungkap Fahrizal Fitri. Sekda Kalteng pun menegaskan bahwa para penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan aksesibilitas dan fasilitas dalam memperoleh pelayanan publik. Sekda pun meminta kepada Dinas Sosial Provinsi untuk dapat mengevaluasi aksesibilitas di berbagai instansi pelayanan publik. "Sehingga mereka sama-sama merasakan, selaku warga negara dapat menerima hak-haknya selaku masyarakat Indonesia," tegas Sekda Fahrizal Fitri. Lebih lanjut, Sekda juga mengapresiasi keberhasilan Pengadilan Tinggi Palangka Raya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada bulan Desember 2020 lalu, yang menunjukkan komitmen jajaran Pengadilan Tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. "Dan berikutnya kami akan mendukung berkenaan dengan mencapai zona integritas pada level WBBM. Dan saya pikir, apapun yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada akhirnya yang menikmati adalah masyarakat Kalimantan Tengah," pungkas Sekda.  Sementara itu, dalam sambutannya, KPT Mochamad Hatta menjelaskan, penandatanganan MoU hari ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. "Kita harus memberikan suatu pengadilan yang dikategorikan sebagai suatu pengadilan yang inklusif, pengadilan yang ramah, yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas maupun yang lainnya semaksimal mungkin," jelas Mochamad Hatta. Ia pun mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat terus meningkatkan Penyediaan Layanan Pengadilan Ramah dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.  "Saya yakin dengan suatu sinergitas dari stakeholders kita, khususnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga dari PPDI, dapat menjadi suatu semangat untuk melengkapi hal-hal yang nanti akan kita sempurnakan dari waktu ke waktu," harap Mochamad Hatta. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PPDI Kalteng Junia Rendi menyampaikan apresiasi atas komitmen Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menyediakan Layanan Pengadilan Ramah dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.  "Saya, sekali lagi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, Pak, atas apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Semoga nanti jajaran Pengadilan Tinggi sampai kabupaten (Pengadilan Negeri) bisa menyiapkan hal yang seperti ini," ucapnya. Junia Rendi pun berharap penyediaan aksesibilitas tersebut dapat diikuti pula oleh instansi-instansi pelayanan publik lainnya di Kalteng, sehingga para penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan publik.  "Selama ini kami memang sangat kesulitan sekali dalam rangka mengakses, apa namanya, instansi-instansi (layanan publik)," ungkap Junia Rendi seraya berharap ke depan pelayanan semakin membaik.

 

 

(ERD/JJ)