PALANGKA RAYA – Gagasan pendirian “Sekolah Rakyat” di Kota Palangka Raya menuai respons kritis dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menilai bahwa pendirian sekolah alternatif tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan formal yang sudah ada.
“Kami tidak menolak ide sekolah rakyat. Tapi jika melihat kondisi saat ini, yang lebih mendesak adalah pembenahan sekolah negeri dan swasta yang masih kekurangan guru, fasilitas, bahkan akses internet,” tegas Arif.
Menurutnya, ide sekolah rakyat harus dikaji matang, baik dari segi efektivitas, segmentasi sasaran, hingga keberlanjutan programnya. Ia khawatir jika dipaksakan, program ini hanya akan menjadi proyek pencitraan tanpa dampak nyata bagi dunia pendidikan.
“Kalau hanya jadi kegiatan simbolik, lebih baik anggarannya dialihkan untuk pengadaan buku, laboratorium, atau pelatihan guru. Itu jauh lebih terasa manfaatnya,” tambahnya.
Arif juga menekankan bahwa Komisi III DPRD terus menerima masukan dari masyarakat, terutama terkait masih banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak dan sanitasi.
Ia pun mendorong Dinas Pendidikan agar lebih terbuka dalam menyusun prioritas pembangunan sektor pendidikan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD tidak anti-inovasi, tapi tetap mengutamakan urgensi dan kebermanfaatan jangka panjang. Mari perkuat dulu yang sudah ada sebelum membangun yang baru,” tutupnya.
(DEDDI)
0 Comments