PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara bijak tanpa menutup akses ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan perkebunan.
“Penegakan aturan sangat penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan solusi bagi warga agar tetap bisa menjalankan kegiatan ekonominya dengan cara yang legal dan ramah lingkungan,” ujar Sumadi,
Ia menilai bahwa selama ini banyak warga yang belum sepenuhnya memahami aturan pembukaan lahan, sehingga pendekatan edukatif dan alternatif teknis menjadi krusial agar kebijakan tidak menimbulkan konflik sosial atau kesulitan ekonomi di lapangan.
Sumadi juga mendorong adanya pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) serta bantuan peralatan pertanian modern sebagai langkah konkret mendukung petani agar tidak bergantung pada praktik pembakaran.
“Kalau masyarakat diberi pilihan yang lebih baik, tentu mereka akan mengikuti. Pemerintah jangan hanya melarang, tapi juga harus hadir dengan solusi,” tambahnya.
Menurutnya, keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan karhutla. DPRD, kata Sumadi, akan terus mengawal agar pendekatan yang diambil pemerintah bersifat inklusif dan tidak merugikan warga kecil.
(DEDDI)
0 Comments