Wagub Kalteng Hadiri Pembukaan Musrenbang Nasional 2021 Secara Virtual

• By HUMA BETANG
• 05-04-2021
• 202
• 20

FOTO: BIRO ADPIM
MUSRENBANG NASIONAL - Wagub Kalteng Ismail bin Yahya saat menghadiri Pembukaan Musrenbang Nasional secara virtual, Selasa (04/05/2021). 

PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, pada Selasa (04/05/2021). 

Turut pula mendampingi Wagub, yakni Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala BKAD Nuryakin, Kepala Dinas PUPR Shalahuddin, dan Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul.

Musrenbangnas 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mutakhir yang semakin tidak bisa terhindarkan.

“Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, dan bisnis retail tidak bisa secara luring (offline), kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online/instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, butuh vaksin, butuh alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi,” ujarnya.

Kemudian, dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, Presiden mengingatkan untuk hati-hati, supaya jangan hanya menjadi pengguna, tetapi juga harus mampu mencetak smart digital specialist, para ahli teknologi yang andal, yang mampu bersaing, yang kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang menumbuhkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan tentang rencana Kerja Pemerintah di tahun 2022 yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. “Harus kita ingat, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Kita juga harus mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja,“ kata Presiden.

Disampaikan oleh Presiden, reformasi struktural secara besar-besaran sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus direncanakan sejak sekarang, bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik.

“Terakhir, saya ingin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus inklusif, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals). Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,”pungkas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan 6 (enam) strategi besar dalam re-desain transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid-19, yang menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagai instrumen utama. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan rancangan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan akan selesai pada tahun ini.

“Indonesia perlu bekerja lebih keras dan segera melakukan penyesuaian dalam rencana pembangunan kita, termasuk melakukan desain ulang terhadap strategi transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Kita perlu mempercepat vaksinasi Covid-19 menuju herd immunity, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi,” tegas Menteri Suharso.

Selanjutnya, ditemui usai acara, Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan bahwa inti arahan Presiden yaitu modal dari pembangunan nasional ini adalah kita bebas dari Covid-19. 

“Jadi apapun yang kita lakukan tetap menekankan, mengedepankan protokol kesehatan. Satu lagi yang perlu kita kutip dari Bapak Presiden tadi bahwasanya, digitalisasi itu sudah wajib diterapkan. Dengan pandemi Covid-19 ini kita dipaksa untuk bisa ke tingkat yang lebih lanjut, sekarang segala sesuatunya serba era digitalisasi. Jadi diharapkan SDM-SDM Pemerintahan semuanya harus melek teknologi sekarang ini,” beber Wagub Kalteng.

 

(Edi Ruswandi/Altius Utama)