HUMA BETANG
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI memperkuat sinergi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2025 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digela
HUMA BETANG
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa provinsi ini saat ini menghadapi risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah gambut se
HUMA BETANG
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, K
HUMA BETANG
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kamis (7/8/2025).
HUMA BETANG
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin rapat persiapan menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, yang dijadwalkan tiba di Palangka Raya pad
HUMA BETANG
Palangka Raya – Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, ke Kalimantan Tengah menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pusat dalam peng
HUMA BETANG
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan penanggul
HUMA BETANG
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin rapat persiapan menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, yang dijadwalkan tiba di Palangka Raya pad
HUMA BETANG
Palangka Raya – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menghadap
HUMA BETANG
Palangka Raya – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah, Natalin Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa posisi dalam kepengurusan DWP bukan sekadar formalitas, melainkan amanah y