BPS Kalteng Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Agnes Widiastuti Ajak Masyarakat Dukung Pendataan

• By HUMA BETANG
• 01-23-2026
• 202
• 20

​​​​​​​Palangka Raya - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perum Bulog yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi tahun penting bagi BPS karena akan melaksanakan agenda besar, yakni Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini akan menjangkau seluruh unit usaha, mulai dari usaha besar, kecil, hingga kegiatan ekonomi rumah tangga perorangan.

“Setiap unit usaha, baik pemilik usaha, karyawan, maupun rumah tangga perorangan, akan dikunjungi oleh petugas BPS untuk mendata aktivitas ekonominya,” ujar Agnes saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi akan digunakan untuk melihat struktur dan perkembangan ekonomi Kalimantan Tengah serta Indonesia secara umum, termasuk perubahan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas BPS dengan baik serta memberikan data yang akurat.

Selain sensus, Agnes menjelaskan bahwa BPS juga rutin melaksanakan berbagai survei sepanjang tahun, di antaranya Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan empat kali setahun untuk mengukur tingkat pengangguran dan partisipasi kerja, survei inflasi bulanan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, hingga survei produktivitas padi dan jagung. Dalam satu bulan, survei yang kami lakukan bisa mencapai ratusan kegiatan,” jelasnya.

Terkait pengendalian inflasi, BPS berperan dalam memotret perkembangan harga di tingkat konsumen melalui pemantauan di empat daerah, yakni Sukamara, Sampit, Kapuas, dan Palangka Raya, yang masing-masing mewakili wilayah sekitarnya.

Agnes menegaskan bahwa BPS merupakan bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan tugas utama menyediakan data. Jika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga, data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan pengendalian.

“BPS bertugas mencatat dan melaporkan. Sementara langkah pengendalian dilakukan oleh pemerintah daerah melalui TPID,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 inflasi Kalimantan Tengah masih dalam kondisi terkendali, yakni sebesar 3,13 persen secara year-on-year, berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ± 1 persen. Beberapa komoditas yang kerap mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan antara lain daging, ayam ras, telur, bawang, cabai, hingga tiket pesawat.

Selain itu, emas perhiasan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi cukup tinggi sepanjang 2025, meskipun tidak termasuk kebutuhan pokok dan dipengaruhi oleh harga emas dunia yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

Agnes mengimbau masyarakat agar tidak panik jika terjadi kenaikan harga bahan pokok. Ia menekankan bahwa pembelian berlebihan justru dapat memicu gangguan pasokan dan menghambat upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

“Kenaikan harga biasanya bersifat sementara. Jangan panik dan membeli berlebihan. Manfaatkan bahan pangan lokal dan belanja sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

(Era Suhertini)