Dialog Ketahanan Ekonomi Tahun 2024

• By HUMA BETANG
• 11-06-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Mewakili Plt. Sekda Prov Kalteng, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadir membuka Dialog Ketahanan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ballroom Best Western Hotel Palangka Raya.

Plt. Sekda Prov. Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sahli Yuas Elko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga, mempererat kerja sama lintas sektor, dan merumuskan strategi yang dapat mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang kokoh.

Disebutkannya, ketahanan ekonomi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang stabil adalah prasyarat bagi stabilitas sosial, yang kemudian akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, ”oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang kokoh, berkelanjutan, dan inklusif merupakan kewajiban yang harus kita penuhi bersama”, ucapnya.

Selanjutnya, Kalimantan Tengah sendiri memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas ketahanan ekonomi, yang tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan ini mengatur peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menjaga ketahanan ekonomi daerah, maka Badan ini diberi mandat untuk berkoordinasi dan melakukan penguatan di berbagai sektor, memastikan ekonomi daerah tetap tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada.

”Berkenaan dengan hal tersebut, dialog ini bukan hanya sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran, tetapi juga menjadi ruang bagi kita semua untuk membangun komitmen bersama, menjalin kolaborasi, dan memperkuat sinergi lintas sektor”, sebut Yuas.

”Dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan bagi perekonomian daerah” imbuhnya.

(Deddi)