DLH Ujikom JF Binaan KLHK Lingkup Pemerintah Daerah Periode 3 Tahun 2024.

• By HUMA BETANG
• 11-21-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor S.462/ REN/ PPA/SDM.3.1/B/10/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penjadwalan Kembali Uji Kompetensi JF Binaan KLHK Lingkup Pemerintah Daerah Periode 3 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan Ujikom JF Binaan KLHK Lingkup Pemerintah Daerah Periode 3 Tahun 2024, Kegiatan Bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis (21/11/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Joni Harta mengatakan, bahwa tantangan yang akan dihadapi ke depan semakin besar dan kompleks, terlebih lagi isu lingkungan tidak boleh dipandang sebelah mata. Saat ini seluruh elemen berlomba-lomba menerapkan. Perubahan pola pikir inilah yang harus kita tangkap, salah satunya adalah dengan menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas dan handal untuk menjamin kelangsungan hidup seluruh ekosistem.

Agar kelestarian fungsi lingkungan tetap terjaga dan menjaga daya tampung lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya di Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah  yang sama-sama kita cintai ini. Salah satu caranya adalah dengan acara yang kita selenggarakan selama tiga hari ini, yaitu Uji Kompetensi ke Jabatan Fungsional untuk jenjang Keahlian,"Jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan biayanya mencapai Rp28.223 triliun. Sektor transportasi dan energi akan membutuhkan dana terbesar, dengan total sekitar Rp26.602 triliun. Proses transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau yang berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, kemudian sejalan dengan SDGs, Paris Agreement, Visi Indonesia Emas 2045, serta mampu mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di 2060.

Ekonomi hijau juga menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju, dan keluar dari middle income trap. Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau. Indonesia juga mempunyai program FOLU Net Sink 2030, yaitu sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030,"Tuturnya.

Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri,” tutupnya.

Kegiatan dihadiri oleh, Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrenbang SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tuti Herawati, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining,Asesor dan Pendamping dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta Peserta Uji Kompetensi dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

(Era Suhertini)