PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan dapur umum sebagai bagian dari penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas nasional dan daerah.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan bahwa dapur umum memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan program MBG, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Dapur umum ini bukan sekadar tempat memasak, tapi menjadi jantung logistik bagi kesuksesan program makan bergizi gratis. Kami siap mendukung dari sisi kebijakan anggaran maupun pengawasan,” ujar Mukarramah.
Ia menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Asupan gizi yang memadai, lanjutnya, terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh anak.
DPRD juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah kota, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi PKK dan pelaku UMKM lokal.
“Bahan makanan sebaiknya disuplai dari petani dan UMKM lokal. Ini sekaligus menciptakan ketahanan pangan dan mendorong ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Mukarramah juga menekankan pentingnya pengelolaan dapur umum secara transparan, higienis, dan sesuai standar gizi nasional. Ia mengingatkan agar program MBG tidak bersifat seremonial semata, tetapi dijalankan secara terstruktur dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal implementasinya agar benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Pengawasan dari DPRD dan partisipasi publik sangat diperlukan,” katanya.
Ia berharap pembangunan dapur umum tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pinggiran dan permukiman padat yang selama ini kurang tersentuh program serupa.
DPRD optimistis, dengan dukungan regulasi dan kerja sama lintas sektor, program MBG dapat menjadi solusi nyata terhadap masalah gizi anak serta menekan angka stunting di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya.
“Ini bukan semata soal makan gratis, tetapi soal keadilan sosial. Semua anak berhak atas makanan sehat setiap hari. Ini bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah,” tutup Mukarramah.
(DEDDI)
0 Comments