Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan diselenggarakan di Aula Kejari Pulpis

• By HUMA BETANG
• 07-12-2023
• 202
• 20

PULANG PISAU- Bertempat di Aula Kejari Pulpis pada Rabu, 12/07/2023, Kejari Pulpis bersama Pemkab Pulpis telah mengadakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Pulpis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam semester pertama tahun 2023.

Kajari Pulpis, Priyambudi, mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, terutama Pemkab Pulpis. BPJS telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dan perlu mendapatkan dukungan dari para stakeholder terkait. Kejaksaan pusat telah menjalin kesepakatan kerja sama (MoU) dengan BPJS, dan tugas Kejari di daerah adalah mendukung BPJS agar masyarakat Pulpis tetap patuh dan berpartisipasi aktif.

Priyambudi menjelaskan bahwa forum koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Disnakertran, BPMPTSP, Pengawas Nakertrans dari Provinsi, dan peran Kejaksaan dalam forum ini adalah memberikan dukungan penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang melanggar peraturan. Kajari juga mendorong Pemkab Pulpis untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang mewajibkan pemberi kerja di Pulpis mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pulpis, Septa Efraim Tarigan, menyatakan bahwa tujuan forum ini adalah meningkatkan kepatuhan pendaftaran khususnya bagi Badan Usaha terkait program JKN. Septa menyoroti bahwa masih banyak peserta BPJS mandiri di Pulpis yang belum membayar iuran atau tidak mematuhi kewajiban setelah mendaftar BPJS. Dia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan hanya mendorong peserta untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa memberlakukan sanksi.

Septa menyebutkan bahwa mayoritas peserta BPJS di Kabupaten Pulpis adalah yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, termasuk pekerja penerima upah dan PNS atau Pegawai Swasta. Selain itu, ada juga peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan peserta mandiri.

(Marselinus)