Infrastruktur Penguatan Kebijakan Sektor Keuangan.

• By HUMA BETANG
• 10-19-2023
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Kegiatan Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalteng, diselenggarakan di Hotel M. Bahalap Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Kamis (19/10/2023). Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum tersebut dilaksanakan secara hybrid, diadakan secara daring dan luring.

Sambutan Gubernur Provinsi Kalteng, yang disampaikan oleh sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakian mengatakan, kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng, mengucapkan selamat datang di Palangka Raya, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah, kepada para peserta dan undangan dari Kementerian terkait, Bappeda dan Dinas PUPR Provinsi se-Kalimantan, Kadin dan Hipmi Provinsi se-Kalimantan, serta akademisi dari Universitas Negeri Surabaya. 

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah + 153.564 km² atau 1,5 kali dari luas pulau Jawa. Secara administrasi terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota, mencakup 136 Kecamatan, 139 Kelurahan dan 1.432 desa,"Ucap Nuryakin.

Sesuai data BPS, jumlah penduduk Provinsi Kalteng tahun 2022 sebanyak 2.741.075 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 18 jiwa/km². Dimana jika dilihat dari aspek sumber daya alam, Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 1,5 Pulau Jawa tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah.

Pulau Kalimantan secara umum dan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang infrastruktur, antara lain infrastruktur pelayanan dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi), infrastruktur mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah, infrastruktur telekomunikasi dan listrik.

"Hal ini tentunya menjadi fokus dan prioritas pembangunan pada masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan. Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharapkan bisa menjadi mitra pembangunan IKN, untuk mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan,"Tuturnya

Hal ini dilakukan, lanjut Sekda,  melalui strategi kebijakan ekonomi yang difokuskan pada beberapa prioritas kebijakan ekonomi antara lain:

Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian energi, Hilirisasi industry, Percepatan pembangunan infrastruktur; dan Penguatan kebijakan di sektor keuangan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah.

 

(Era Suhertini)