PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan program strategis daerah, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di era globalisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap generasi muda Kalimantan Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau gagal kuliah karena terkendala biaya,” ujar Gubernur Sugianto saat peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Palangka Raya.
Guna mendukung adaptasi era teknologi, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan terus mempercepat digitalisasi sekolah. Berbagai fasilitas seperti jaringan internet Starlink dan papan tulis interaktif berbasis digital telah disediakan di satuan pendidikan. Selain itu, anggaran sebesar Rp12,7 miliar untuk dana BOSDA, 63 unit panel surya senilai Rp6,1 miliar, serta Rp3 miliar untuk pengadaan akses internet telah dialokasikan demi pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Berbagai program unggulan pendidikan terus berjalan, di antaranya:
• Tabungan Beasiswa (TABE) Berkah sebesar Rp7,5 juta bagi 20 ribu mahasiswa kurang mampu.
• Program sekolah gratis bagi 97 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB.
• Kuliah gratis untuk 10 ribu mahasiswa di 32 perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.
“Melalui program ini, lulusan SMA dan SMK di Kalteng tidak perlu khawatir untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah hadir untuk menanggung biaya pendidikan dari sekolah hingga perguruan tinggi,” jelas Gubernur.
Selain peserta didik, kesejahteraan guru juga menjadi fokus utama. Pemprov Kalteng telah memberikan insentif tambahan sebesar Rp3 juta untuk guru di daerah terpencil, Rp2 juta bagi guru di perkotaan, dan kenaikan gaji guru tidak tetap menjadi Rp3,2 juta. Lebih dari itu, program pembangunan 5.000 unit rumah guru tanpa uang muka (down payment) nol persen sedang direalisasikan.
“Banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Dengan program ini, kami ingin memastikan para pahlawan tanpa tanda jasa menikmati kehidupan yang lebih baik,” ungkap Gubernur.
Menanggapi isu terkait anggaran pendidikan yang disebut tidak mencapai 20 persen dari APBD, Plt. Sekda Kalteng, HM. Katma F. Dirun, menegaskan bahwa anggaran pendidikan telah memenuhi persyaratan sesuai amanat undang-undang.
“Anggaran pendidikan di Kalteng bahkan mencapai 20,59 persen dari total APBD 2024 sebesar Rp10,2 triliun, sesuai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada yang dilanggar,” tegas Katma.
Dengan berbagai program inovatif dan langkah nyata ini, Kalimantan Tengah terus bertransformasi menuju provinsi dengan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan SDM unggul dan berdaya saing.
(Deddi)
0 Comments