Kedamangan Dukung Satgas PKH: Dorong Pelibatan Lembaga Adat Demi Kesejahteraan Masyarakat Kalteng

• By HUMA BETANG
• 05-10-2025
• 202
• 20

PALANGKA RAYA— Kedamangan Adat Dayak Kalimantan Tengah menyampaikan dukungan terhadap keberadaan dan upaya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Forum Damang Kalimantan Tengah (FKDKT), Wawan Embang, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam paparannya, Wawan menegaskan bahwa upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH, khususnya Satgas Garuda, merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola yang adil dan berkelanjutan terhadap wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai oleh perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Penertiban ini diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah secara umum.

“Kami mendukung langkah Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan. Namun, kami juga menekankan pentingnya pelibatan aktif pemerintah daerah, BUMD (Perusda), pemangku adat, serta lembaga adat dalam setiap proses dan kebijakan yang dijalankan,” ungkap Wawan Embang.

 

FGD tersebut mengangkat tema “Peran Perkebunan Sawit untuk Pembangunan Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Selain Wawan Embang, hadir pula sejumlah narasumber penting seperti Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang, Kepala BATAMAD, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas Perkebunan Rizky Badjuri, serta perwakilan dari Satgas Garuda PKH Kolonel Infanteri Rendra.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Edy Pratowo yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dan turut dihadiri oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Leonard S. Ampung, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat, perusahaan besar swasta (PBS), GAPPKI, APKASINDO, akademisi, dan pengurus DAD.

Melalui diskusi ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan kehutanan dan perkebunan yang adil, berkelanjutan, serta berpihak kepada masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

(Altius)