Palangka Raya - Sigit K yunianto selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, mengekspresikan keprihatinannya terkait alokasi anggaran untuk anggota dewan dalam rangka mengakomodasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2023. Menurutnya, anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah masih terlalu minim.
Pada pernyataannya pada hari Kamis, 02.02/2023, Sigit K Yunianto menjelaskan bahwa hanya 8 persen dari total usulan anggaran Pokir yang telah diakomodir. Angka ini dinilai sangat rendah, bahkan sejumlah anggota dewan lainnya turut berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp1,7 miliar yang telah dianggarkan masih jauh dari mencukupi.
Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 telah berlangsung sejak rapat paripurna sebelumnya, di mana DPRD dan pemerintah kota sama-sama berkomitmen untuk mengawal proses ini. Pembahasan melibatkan tingkat komisi dan paripurna sebagai tahapan awal.
Dari Sidang tersebut hampir semua fraksi dalam DPRD sepakat untuk mengkritisi anggaran yang dinilai sangat kecil tersebut. Mereka berpendapat bahwa alokasi yang minim ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Pokir.
Ia menjelaskan bahwa Pokir yang berasal dari hasil reses aspirasi masyarakat merupakan program DPRD yang seharusnya diintegrasikan dalam program pembangunan daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappedalitbang). Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan kajian lebih lanjut dalam pembahasan RAPBD untuk memastikan bahwa Pokir yang telah disampaikan oleh anggota dewan telah tercakup dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang nantinya.
(Deddi)
0 Comments