Pemprov Ingin Kemudahan Permodalan UMKM

• By HUMA BETANG
• 12-17-2020
• 202
• 20

FOTO: SETDA KALTENG

BULAN INKLUSI - Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Fitri menutup rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu.

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan mempermudah permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kalteng demi terwujudnya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Pemprov Kalteng akan menggandeng instansi terkait lainnya termasuk perbangkan. Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, permodalan menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh pada pelaku UMKM, termasuk di Kalteng terkait dengan pengembangan usahanya tersebut. Untuk itu, Pemprov Kalteng akan melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, melalui edukasi dan inklusi terhadap akses perbankan untuk mempermudah pinjaman modal. “Terkait peningkatan modal usaha melalui pinjaman bank, tentu membutuhkan jaminan, dan saya pikir, masyarakat Kalteng memiliki tanah yang bisa digunakan sebagai jaminan. Tentunya itu harus memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya adalah bersertifikat dengan nama pribadi sendiri,” jelasnya. Fahrizal menambahkan, untuk melancarkan hal tersebut, tentunya Pemprov Kalteng akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait peningkatan status tanah.  “Tetapi, untuk saat ini, langkah yang paling cepat adalah kami akan menggerakan bank milik daerah, Bank Kalteng. Kemi akan meminta agar akses perbangkan itu dipermudah setelah verifikasi jaminan itu betul-betul terpenuhi. Sehingga nanti, disaat mengajukan kredit, usaha berjalan, ada terjadi peningkatan status tanah tersebut,” jelasnya. Selanjutnya, Fahrizal Fitri menegaskan jika pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng tidak memerlukan anggaran khusus terkait edukasi kemudahan akses perbankan untuk mendapat bantuan peningkatan modal tersebut. Pasalnya, secara fungsional, edukasi tersebut bisa dilakukan dengan anggaran dari masing-masing pihak. “Dalam hal ini, tidak memerlukan anggaran yang besar, apalagi harus mengalokasikan anggaran khusus. Kami pun sudah menggelar rakor untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, pemprov juga memiliki KUR dengan kuota yang besar, namun kami lihat partisipasinya masih cukup kecil. Tentu kedepan ini harus lebih dioptimalkan lagi,” tandasnya.

 

 

(ERD/JJ)