Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan strategi pengelolaan APBD 2025 melalui optimisasi dana, pengendalian inflasi, dan penggunaan SiLPA sesuai rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).pada Senin (25/8/2025).
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menjelaskan, Pemprov terus meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus memastikan dana transfer digunakan optimal. Pengelolaan SiLPA yang transparan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah.
Selain itu, Pemprov memanfaatkan digitalisasi sistem pemerintahan seperti SIPD-RI, E-Reviu, dan pengembangan SIAPDes, yang ditargetkan rampung pada 2026. Sistem ini diharapkan mempercepat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
Di sektor pendidikan, program “Betang Cerdas” dan Satu Keluarga Satu Sarjana terus disinergikan dengan dunia usaha dan industri, memastikan lulusan siap bersaing dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Pemprov juga tetap fokus pada isu prioritas lainnya seperti ketahanan pangan, karhutla, stunting, pengembangan UMKM, dan konektivitas wilayah pelosok. Digitalisasi pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR dan PPIDmemungkinkan masyarakat berperan aktif dalam perencanaan hingga evaluasi program.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadikan pembangunan Kalteng lebih merata, transparan, dan berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Deddy)
0 Comments