Pemprov Kalteng Percepat Operasional Koperasi Merah Putih, Fokus Gerai dan Gudang Desa

• By HUMA BETANG
• 01-19-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/01/2026).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, serta dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng Rahmawati, kepala dinas koperasi kabupaten/kota se-Kalteng, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan nasional dan daerah seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng.

Dalam arahannya, Herson B. Aden menyampaikan bahwa sebagian besar Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah telah terbentuk dan memiliki legalitas hukum. Namun, masih banyak yang belum beroperasi optimal akibat keterbatasan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung lainnya.

“Ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan fisik koperasi. Tantangan kita saat ini adalah memastikan koperasi benar-benar bisa beroperasi dan melayani masyarakat,” ujar Herson.

Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah menaruh harapan besar agar koperasi menjadi pengungkit ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif pada tahun 2026 yang akan menerima bantuan stimulus sebesar Rp200–300 juta per koperasi dengan skema dana bergulir.

Ke depan, koperasi juga diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan program ekonomi. Masyarakat cukup melakukan transaksi di koperasi menggunakan kartu Huma Betang Sejahtera, sehingga distribusi bantuan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, Herson mengakui masih terdapat berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan lahan dan bangunan, permodalan, ketersediaan listrik dan air bersih, hingga akses internet. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalteng berencana menyediakan dukungan internet satelit di sejumlah wilayah prioritas pada tahun 2026.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memberikan fleksibilitas pemanfaatan aset daerah melalui skema pinjam pakai atau hibah sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng Rahmawati mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Di antaranya, masih adanya BA (Badan Asesmen) dan PMO (Program Management Officer) yang tidak aktif atau mengundurkan diri, sehingga perlu evaluasi dan penataan ulang.

Rahmawati juga menyoroti sulitnya pengurusan perizinan yang dikeluhkan pengurus KDKMP, termasuk tingginya biaya transportasi. Saat ini, Kementerian Koperasi telah menawarkan bantuan modal usaha bagi gerai KDKMP yang aktif, namun dari ratusan desa di wilayah pinggiran dan dalam kawasan hutan, baru 13 koperasi yang dinilai siap menerima bantuan.

“Oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap pengurus koperasi yang tidak sanggup menjalankan tugasnya serta dukungan kemitraan dari perusahaan, termasuk PT Patra Niaga, untuk mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih,” pungkas Rahmawati.

(Era Suhertini)