Presiden Jokowi: Akhir Tahun 2021, Seluruh Provinsi Sudah Tervaksin Minimal 70 Persen

• By HUMA BETANG
• 09-08-2021
• 202
• 20

JAWA TIMUR - “Kita inginkan seluruh provinsi bisa tervaksin minimal 70 persen itu di akhir tahun ini. Syukur sebelum perhelatan terutama yang di sekitar venue sudah bisa diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi saat melakukan dialog dengan sejumlah pondok pesantren dan rumah ibadah yang juga melakukan vaksinasi secara serentak melalui konferensi video di Pondok Pesantren K.H Syamsuddin, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa, 7 September 2021.

Presiden Joko Widodo menyampaikan target vaksinasi nasional di akhir tahun 2021 mencapai angka 70 persen. Target tersebut juga diharapkan dapat dicapai oleh setiap provinsi termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan menjadi tuan rumah perhelatan internasional World Superbike pada bulan November mendatang.

Berkaitan dengan acara tersebut, perwakilan dari Provinsi NTB mengaku siap untuk mempercepat proses penyuntikan vaksin dengan target 15 ribu suntikan per hari untuk mendukung pelaksanaan World Superbike.

“Kami siap dan kami berkomitmen, TNI, Polri, pemerintah, batalyon vaksinator, dan lain-lain, 500 fasilitas kesehatan kami akan bergerak,” ungkap perwakilan dari Provinsi NTB. Pada dialog bersama perwakilan daerah tersebut,

Presiden juga meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan agar penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat segera dihentikan.

Salah satu perwakilan dari Kota Palangkaraya bahkan menyebut bahwa percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah terus diupayakan dengan membagi tiga zona vaksinasi.

“Ada zona timur di Das Barito, zona tengah di Palangkaraya sendiri dan sekitarnya, kemudian zona barat di Kotawaringin,” ucap perwakilan dari Kota Palangkaraya.

Perwakilan dari Kota Palangkaraya juga menyebutkan bahwa capaian vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari TNI Polri dengan para vaksinator.

“Ada dari provinsi, kemudian dari TNI, kemudian dari DPR, dari Binda (Badan Intelijen Negara Daerah), dan juga dari KKP (kantor kesehatan pelabuhan). Ini kami manfaatkan untuk kegiatan vaksinasi yang sifatnya massal,” tambahnya.
 

(infokabinet/Tinus)