Rakor Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kalteng 2024

• By HUMA BETANG
• 04-29-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Setda Provinsi Kalteng, Herson B Aden, mewakili Sekda membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Tahun 2024. Yang bertempat di Hotel Best Western Palangka Raya pada senin lalu.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, Azis Zulficar Aly Yusca, Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah II Sub Direktorat Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Sudiyanto, serta berbagai kepala instansi vertikal dan perangkat daerah Provinsi Kalteng. Seluruh civitas akademika dari perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Kalteng juga turut hadir dalam acara ini.

Menurut Herson B Aden, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) memiliki peran penting dalam memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah, khususnya kabupaten/kota, serta menjaga keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah. Salah satu tugas utama gubernur adalah melakukan pelantikan terhadap pejabat vertikal di provinsi yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian. Gubernur juga memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi kepada bupati atau walikota di Kalimantan Tengah.

Herson menjelaskan bahwa optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah merupakan hal yang sangat penting. Gubernur memiliki kewenangan yang jelas sesuai dengan payung hukum yang ada, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik.

Rapat Koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan hubungan antara pusat dan daerah bisa semakin harmonis dan efektif, sehingga pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

(Hariri)