Sekda Minta Tingkatkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

• By HUMA BETANG
• 02-05-2021
• 202
• 20

FOTO: SETDA KALTENG

RAPAT KOORDINASI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Serah Terima Wilayah Kalteng Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2021, Jumat (05/02/2021)

PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Serah Terima Wilayah Kalteng Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2021. Rapat diikuti sekda secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bajakah II, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (05/02/2021). Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Asep Rahmat Suwandha dan tim.  Fahrizal Fitri berharap kedepan terus terjalin koordinasi dan kerjasamanya untuk perbaikan-perbaikan tata kelola Pemerintahan, dalam pencegahan korupsi. Fahrizal Fitri mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terus meningkatkan Monitoring Control for Prevention (MCP). MCP sendiri memberikan informasi capaian kinerja program Korsupgah yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. “Ini memang harus ada komitmen dari Pimpinan untuk melakukan pemenuhan berkenaan dengan data dan dokumen dalam rangka MCP,” ucap Fahrizal Fitri. Fahrizal Fitri juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan percepatan irigasi, diharapkan antara Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa saling menyatu sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bisa lebih maksimal. Lebih lanjut Fahrizal Fitri menyampaikan dalam rangka penertiban aset di Kalteng baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, telah dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk  menertibkan aset-aset yang mungkin ada diluar Pemerintahan. “Kami terus mendorong upaya-upaya penetiban aset, termasuk juga yang menjadi perhatian yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, imbuhnya. PAD merupakan salah satu komponen pembiayaan. Ditengah mengahadi pandemi saat ini, Fahrizal Fitri mengatakan harus ada upaya-upaya untuk menggali potensi-potensi, salah satunya adalah potensi pajak sarang walet di Kalteng. Diutarakan oleh Fahrizal Fitri bahwa Kalteng juga telah membentuk Komite Advokasi Daerah yang mana ini merupakan perpaduan antara unsur Pemerintah dan unsur swasta. “Ini merupakan koordinasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan terutama apabila ada hambatan-hambatan berkenaan dengan proses pengadaan barang dan jasa dan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah,” tambahnya. Kedepannya, Fahrizal Fitri berharap koordinasi dengan KPK bisa lebih ditingkatkan. “Kami Pemprov Kalteng bersama pihak pemerintah kabupaten/kota siap melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan dan sebagai upaya pencegahan korupsi dan membangun budaya anti korupsi, salah satunya pencapaian angka program MCP,” pungkas Fahrizal Fitri.Sementara itu, Penanggung Jawab Satgas Wilayah II KPK Basuki Haryono dalam pernyataannya mengatakan titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19 saat ini adalah pengadaan barang/jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD serta Penyelenggaraan Bantuan Sosial untuk Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021 lebih kurang sama dengan MCP 2020 dan MCP Tahun 2021 lebih menekankan pada kedalaman substansi bukan hanya administrasi. Adapun sasaran Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tahun 2021 di Kalteng diantaranya Penertiban PSU, Sertifikasi aset Pemerintah Daerah Baik Tanah, Bangunan, dan Kendaraan, Penertiban Aset Baik AntarPemerintah Daerah Maupun dengan Pihak Ketiga, menjaga PAD tetap tinggi walaupun Kondisi Pandemi Covid-19 dan bila memungkink ditingkatkan, Pengujian Lapangan terkait capaian Tata Kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 8 Area Intervensi MCP, Modus2 TPK Yang Sudah (sering) terjadi dan pembahasan isu-isu strategis. Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah yakni Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng Lies Fahimah dan Inspektur Kalteng Sapto Nugroho. Kegiatan ini juga diikuti oleh Bupati/Wali kota se-Kalteng secara virtual dari tempat masing-masing.

 

 

(ERD/JJ)