Huma Betang

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi: Perpindahan Ibukota Untuk Pemerataan, Baik Infrastruktur, Ekonomi Dan Keadilan Sosial

JAKARTA - “Sejumlah alasan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan di sejumlah bidang kehidupan yang terjadi di Pulau Jawa dan luar Jawa menjadikan pemerintah mengambil langkah tersebut. Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial,&rdqu

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Lima Arahan Presiden Jokowi Pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2022

BOGOR - Bencana terus memberikan dampak terhadap jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material, bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044, hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Tahapan harus dilakukan secara disip

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi: Disiplin Dan Konsisten Dorong Upaya Terpadu Wujudkan Indonesia Tangguh Bencana

BOGOR - “Sebagai negara yang dilingkari oleh cincin api atau ring of fire, dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Oleh karena itu, saya meminta agar semua tahapan penanggulangan bencana dilakukan secara disiplin dan konsisten agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Penanggula

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi: Peran Mahkamah Agung Sangat Krusial Dalam Transformasi Hukum Indonesia

JAKARTA - “Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi Apresiasi Langkah MA Percepat Transformasi Hukum Indonesia

JAKARTA - “Akselerasi transformasi sistem peradilan konvensional menjadi sistem peradilan modern telah dilakukan Mahkamah Agung guna mempercepat transformasi hukum Indonesia. Untuk itu, saya mengapresiasi langkah Mahkamah Agung dalam mempercepat pembangunan pengadilan modern. Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih ba

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi : Sinergi Dan Kolaborasi G20 Hadapi Ketidakpastian Global

“Ketidakpastian global harus kita hadapi dengan sinergi dan kolaborasi. Kita harus bekerja sama mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat, kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, kita harus mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya, kita harus mencegah terjadinya kelaparan,” jelas Presiden Jokowi dalam sambutannya

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi : Sinergi Dan Kolaborasi G20 Hadapi Ketidakpastian Global

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Joko Widodo Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Presiden Jokowi: Pentingnya Sinergi Semua Pihak Dalam Percepatan Vaksinasi

“Pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nasional baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster. Saya kira dorong terus bersama-sama dengan Kodim, Polresta, Kejari, semuanya diajak untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi,” tegas Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan program vaksinasi untuk masyarakat di sejuml

nasional

HUMA BETANG
2 tahun yang lalu

Menkeu Sri Mulyani: Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 Akan Dorong Pemulihan Dari Sumber Non-APBN

“Pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 dengan sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global. Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN. APBN tetap akan suportif,