Bantuan Alat Dan Dana Dari Kementerian Pertanian Akan Terus Mengalir

• By HUMA BETANG
• 03-22-2024
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Di tengah upaya menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional, Kementerian Pertanian telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Optimasi Lahan dan Pompanisasi. Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alamsyah, dan berlangsung di M Bahalap Hotel Palangka Raya pada Jumat (22/3/2024).

Program Upaya Khusus (Upsus) Optimasi Lahan dan Pompanisasi menjadi fokus utama Kementerian Pertanian, yang telah mengalokasikan dana sebesar 18 triliun untuk pembangunan atau "pombaisasi" lahan. Dari alokasi tersebut, 500.000 hektar akan diperuntukkan di Pulau Jawa dan 500.000 hektar di luar Pulau Jawa, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, perbaikan tata air menjadi fokus utama, terutama untuk lahan rawa mineral yang sudah tersedia airnya. Andi Nur Alamsyah menyampaikan, bahwa dikalimantan tidak seperti di jawa karena sumber air masih tersedia setiap tahun hanya saja bagaimana cara memperbaiki tata air mikro yang diperlukan lahan, maka dari itu konstruksi saluran air harus selesai pada bulan maret hingga mei guna memastikan tanaman bisa ditanam secara optimal.

Alamsyah juga menegaskan bahwa bantuan alat dan dana dari Kementerian Pertanian akan terus mengalir untuk mendukung program ini. untuk tahap pertama ini ada sekitar 18 triliun untuk pombaisasi, 500.000 hektar di Pulau Jawa dan 500.000 hektar di luar Pulau Jawa termasuk Kalimantan Tengah.

Dalam rakor ini, ditetapkan bahwa saluran air dan pintu air harus segera dibangun dan direhabilitasi untuk mengatur tata air dengan baik.

Target yang ditetapkan adalah segera memulai konstruksi dari bulan Maret hingga Mei agar lahan siap untuk ditanami. Dengan upaya bersama dan komitmen yang tinggi, diharapkan program optimasi lahan dan pompanisasi di Kalimantan Tengah dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi pertanian lokal, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

(Hariri)