MUARA TEWEH - Mengingat maraknya serangan-serangan melalui siber data, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaunching Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Kalimantan Tengah (Kaltengprov-CSIRT) yang dilaksanakan di Seruyan Ballroom M Bahalap Hotel Palangka Raya. Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dihadiri oleh Kepala Badan Siber Sandi Negara, Wakapolda, Kasrem, Bupati/Walikota atau yang mewakili se-Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Barito Utara dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah.
Dalam sambutannya, Kepala badan siber Sandi Negara RI, Letjen (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan pentingnya program dan data yang ada saat ini di era 4.0. "Kedepan semua pemerintahan bergeser ke era digital, oleh karena itu perlunya dibentuk Tim Siber agar mampu menahan serangan-serangan terhadap siber data yang akan menghancurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik," jelas Hinsa. Tugas Badan Siber dan Sandi Negara RI mempunyai tugas untuk melindungi ruang siber dari ancaman-ancaman pencurian data/pengamanan ruang siber.
Wakil Gubernur, Edy Pratowo menjelaskan bahwa selama Bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 serangan-serangan melalui siber data yang dikelola Diskominfosandi sejumlah 10 juta serangan. "Semoga dengan adanya Kaltengprov-CSIRT, serangan-serangan Siber data dapat ditangani dengan baik," jelas Edy.
Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah berharap kedepannya Kabupaten Barito Utara segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan yang data siber-nya nanti akan dikelola oleh Diskominfosandi. "Adapun tujuan Tim Tanggap Insiden Siber ini adalah untuk menjaga ancaman-ancaman serta serangan dari dunia siber termasuk berita hoax, perekrutan kelompok separatis dan data-data penting yang dikelola di ruang siber," jelas H. Nadalsyah. Karena sesuai amanat Presiden RI Jokowi, dimana tata pemerintahan akan secara perlahan bergeser ke era digital, sehingga harus cepat menyesuaikan tuntutan perkembangan dunia industri 4.0. "Nantinya akan tercipta Good Governance dan Good Government," tutup H. Nadalsyah.
(Prokopim/Syarbaini)
0 Comments