PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang didampingi Sekda Pulpis Tony Harisinta, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi SH.MH, Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres Pulang Pisau, Kompol Sudrajat, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XVII Kalteng, Buang Turasno, Kadis Perhubungan Dr. Supriyadi, Kadis Pariwisata Bakzar Effendi, Kadis Perikanan Riduan Syahrani melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kecamatan Kahayan Kuala, Selasa (4/1/2022).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Dr. Supriyadi mengatakan salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah ke Desa Kiapak untuk melihat secara langsung lokasi rencana pembangunan jembatan dan pelabuhan yang membentang ke laut sepanjang 500 meter dengan lebar 2 meter yang akan diusulkan oleh Dinas Perhubungan Pulang Pisau ke Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD).
Dalam perjalanan menuju Desa Kiapak, kata Supriyadi, rombongan bupati menyempatkan singgah di Pelabuhan Bahaur untuk memantau dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan pelabuhan untuk keberangkatan penunpang kapal yang akan berangkat menuju Lamongan Jawa Timur.
Selanjutnya dalam perjalanan menuju Desa Kiapak tersebut, kata Supriyadi, rombongan bupati menggunakan jalur laut dengan menaiki speed sambil melihat hutan bakau.
Lanjutnya, tujuan utama dari Kunker ini adalah untuk meninjau lokasi rencana pembanguan pelabuhan di Desa Kiapak menuju ke laut sepanjang lebih kurang 500 meter dan lebar 2 meter.
”Jadi, selain fungsinya untuk para nelayan, pariwisata, jembatan ini juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, ” ucap Supriyadi
Dia menambahkan, jika sudah terealisasi pembangunan jembatan ini diharapkan dapat membuka keterisolasian sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat jarak tempuh yang selama ini masih terisolir.
”Dengan adanya perencanaan membuka pembangunan pelabuhan dan jembatan yang membentang ke laut seoanjang 500 meyer dengan lebar 2 meter ini diharapkan peta keberadaan masyarakat dan peta ekonomi dapat menunjang eksebilitas masyarakat lebih terjamin, ” tutup Supriyadi.
(Antang)
0 Comments