Dewan Dorong RPJMD 2021-2026 Memperhatikan Persoalan Gaji Guru Honorer

• By HUMA BETANG
• 01-02-2022
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Sejumlah kalangan Legislatif Kalteng berkeinginan agar dunia pendidikan kedepanya dapat semakin lebih baik lagi.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kalteng, H Sudarsono mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2021-2026 benar-benar memperhatikan gaji guru-guru honor.

“Saya mengharapkan agar pemetaan kualitas pendidikan, dalam RPJMD tersebut juga semakin baik, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” kata Sudarsono, melalui via whatsapp. Minggu 2 Desember 2022.

Mantan Bupati Seruyan ini berpendapat, RPJMD sendiri perlu signifikan dalam upaya memperbaiki serta memetakan kualitas pendidikan di Kalteng. Misalnya seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana saat ini berbagai kegiatan masih berfokus pada peningkatan fisik bangunan.

Pasalnya peningkatan SDM ini penting karena sejumlah kunjungan kami ke daerah, tenaga pendidik di pedesaan masih banyak yang kurang. Bahkan, ada sekolah hanya memiliki satu orang guru berstatus PNS merupakan Kepala Sekolah, yang mana tenaga pendidik lainnya kebanyakan honorer. 

“Selain persoalan itu, banyaknya aturan dilingkup terkait, membuat sulit pihak sekolah dalam mengelola anggaran sekolah, termasuk dana Bantuan Operasioal Siswa (BOS),” bebernya menambahkan.

Masalah menyangkut tenaga pendidik honorer sendiri, jelasnya, juga kerap terjadi. Misalnya gaji guru honorer yang sering mengalami keterlambatan. Betapa pentingnya pendidikan di pedesaan khususnya jasa tenaga pendidik. 
“Kalau gaji guru honor saja sering terlambat, lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan daerah lain, yang mana jumlah tenaga pendidiknya di daerah saja masih kurang. selain itu juga kurang jumlah ASN, kurang layak insentif bagi mereka yang berstatus honor,” ujarnya menambahkan.
Maka untuk itu wakil rakyat asal pemilihan Kalteng II Kotim dan Seruyan ini mengusulkan kedepan pemerintah daerah, bisa memberikan serta memperhatikan penghargaan dan beasiswa bagi tenaga pendidik yang berprestasi atau berkualitas.

Dirinya juga mengaku prihatin terkait soal 1000 sekolah di Indonesia yang masuk kategori sekolah berdaya saing nasional dari Kalteng hanya satu, yaitu SMA di Kabupaten Kobar. Itupun, ujarnya, hanya masuk pada urutan ke 997 dari 1000 sekolah se Indonesia.

“Kami juga tentu merasa prihatin setelah mendengar kenyataan bahwa dari 1000 sekolah yang berdaya saing di seluruh Indonesia, Kalteng hanya ada satu sekolah. Karenanya sektor pendidikan khusudlsnya peningkatan kualitas SDM harus diperhatikan dalam RPJMD ini,” tutupnya.

(Deddi)