JAKARTA - DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) menyelenggarakan pertemuan Parlemen Dunia tentang pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan beberapa hal termasuk mengenai pentingnya rencana global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19.
Pertemuan parlemen dunia ini digelar secara virtual dari Jakarta selama 3 hari pada 28-30 September 2021 dengan mengundang 179 delegasi parlemen negara-negara anggota IPU. Kegiatan bertujuan menguatkan komitmen, tindakan, dan kerja sama untuk mencapai solusi berkelanjutan di saat kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan.
“Pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan, lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan,” kata Puan dalam pembukaan The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs yang bertajuk ‘Mengubah tantangan pandemi Covid-19 menjadi peluang mencapai SDGs’, Selasa (28/9/2021).
Menurut Ketua DPR perempuan pertama RI itu, pandemi telah mengubah arah kemajuan pencapaian SDGs tahun 2030 di mana SDGs merupakan komitmen yang disepakati dunia dalam menyediakan peta jalan untuk membawa dunia ke jalur pembangunan berkelanjutan.
SDGs yang disepakati pada tahun 2015 telah memberi panduan bagi berbagai negara untuk mencapai tujuan bersama pada tahun 2030. Dengan panduan SDGs, kata Puan, akan terlihat negara yang on track kemajuannya, negara yang tertinggal, dan negara yang membutuhkan bantuan masyarakat internasional.
“Dalam upaya mendorong pencapaian SDGs, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu mendorong percepatan pemulihan pandemi. Dunia memerlukan Rencana Global untuk mengakhiri pandemi atau Global Plan to End the Pandemic, termasuk global vaccination road map,” ucapnya.
Puan menilai hal tersebut dibutuhkan karena berdasarkan data WHO, dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia, sebesar 73% di antaranya hanya pada 10 negara. Bahkan capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil yakni kurang dari 2%.
“Namun sebetulnya jika 5.7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7.8 miliar penduduk dunia, maka 36% penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga road map ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” jelas Puan.
Ditambahkannya, road map tersebut dapat dimulai dari dose sharing (berbagi vaksin, termasuk melalui COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) facility. Langkah berikutnya menurut Puan adalah dengan peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, teknologi transfer dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin.
“Langkah kedua dalam upaya mendorong pencapaian SDGs adalah perlunya masyarakat internasional melakukan koordinasi kebijakan ekonomi saat pemulihan ekonomi global,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
Puan menilai langkah itu penting karena terjadi ketidakmerataan tingkat pertumbuhan dan kecepatan pemulihan ekonomi di berbagai negara. Dia menyebut, negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, ekonominya cenderung tumbuh lebih tinggi.
“Pemulihan ekonomi paska pandemi juga harus dilakukan dengan transformasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan hijau,” tegas Puan.
Selanjutnya, masyarakat internasional juga dinilai perlu berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Puan menekankan, negara maju harus membantu negara miskin dalam pencapaian SDGs.
“Keempat, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim tetap harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs,” ungkapnya.
Komitmen tersebut dinilai penting karena saat ini dunia berada pada tipping point akan menghadapi krisis perubahan iklim. Oleh karenanya, menurut Puan, negara global memerlukan political will dan kepemimpinan termasuk dari Parlemen untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi.
“Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bersama tersebut, maka dibutuhkan dunia yang bersatu. Permasalahan bersama tidak dapat diatasi sendiri oleh satu negara,” sebutnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan dunia memiliki pengetahuan, teknologi, dan berbagai sumber daya namun kurang akan komitmen untuk bekerjasama serta saling membantu. Ia menambahkan, politik domestik juga dapat mempengaruhi posisi internasional satu negara.
“Karenanya Parlemen di berbagai negara memegang peranan penting untuk mendorong Pemerintah dan masyarakat terus meningkatkan upaya kerjasama internasional, solidaritas global, dan menumbuhkan saling percaya,” imbau Puan.
Cucu Proklamator Bung Karno itu menekankan pencapaian SDGs juga membutuhkan dukungan politik dari Parlemen, untuk memastikan SDGs diterjemahkan menjadi sebuah aksi nasional. Selain itu, disampaikan Puan, dengan mengarahkan sumber daya dan anggaran yang cukup, serta aturan yang memadai.
“Di tengah situasi pandemi, Indonesia tetap berkomitmen untuk melaksanakan SDGs dan fokus pada sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, industri, pariwisata, dan investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” urainya.
Puan pun menyampaikan apresiasi kepada IPU yang bersama DPR RI telah menjadi co-host pada pertemuan ini. Presiden IPU, Duarte Pacheco turut berpartisipasi langsung dalam agenda parlemen dunia tentang SDGs tersebut.
“Marilah kita bersama menunjukkan bahwa Parlemen merupakan bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bersama termasuk dalam mencapai SDGs,” tutup Puan.
(Yustinus Tenung)
0 Comments