H. Edy Pratowo Hadiri IJK Secara Virtual

• By HUMA BETANG
• 01-20-2022
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 bertema Tema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Pertemuan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Kamis 20 Januari 2022.

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian, penuh kompleksitas masalah yang bertubi-tubi datang. Tahun 2022 dinilai merupakan fase penting dalam pemulihan ekonomi.

"Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan pemerintah masih akan terus memacu pembangunan infrastruktur dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur, dan industri, hilirisasi mineral, serta meningkatkan ekspor barang-barang olahan.

"Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita setop bauksit, tembaga ,timah, emas akan kita setop untuk tidak diekspor dalam raw material," tegas Presiden.

Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan stabilitas sistem keuangan terjaga ditunjukan dengan Indeks stabilitas dan keuangan yang terkendali dan perbaikan berbagai indikator-indikator keuangan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan Tahun 2022 ini lanjut dia, diantaranya penanganan pandemic, normalisasi kebijakan Negara maju, permintaan global yang mendorong inflasi serta perubahan iklim dan mitigasi resikonya, OJK telah menyiapkan berbagai kebijakan pada sektor jasa keuangan di Tahun 2022.

Pertama, OJK akan terus meningkatkan sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi Nasional dengan memberikan insentif bersama Pemerintah dan OJK serta pembiayaan kepada sektor komoditas prioritas Pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kedua, mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadfapi normalisasi kebijakan di Negara maju dan domestik diantaranya mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan, penataan industry reksa dana dan penguatan tata kelola industry pengelolaan investasi serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.

Ketiga, mengembangkan sektor ekonomi baru diantaranya pendirian pasar karbon dan pengurangan emisi efek rumah kaca. Keempat, memperluas akses keuangan masyarakat. Terakhir, transformasi digital sektor jasa keuangan.

Kebijakan tersebut sudah kami tuangkan kedalam masterplan dan peta jalan spesifik tiap sektor Tahun 2021-2025”, pungkas Wimboh Santoso.

(Deddi)