Larangan RDB Pengaruh Harga TBS

• By HUMA BETANG
• 04-28-2022
• 202
• 20

KATINGAN – Akibat adanya larangan kegiatan ekspor minyak goreng dan Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) yang dikeluarkan pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap harga kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS).

Rudi Hartono, salah satu anggota DPRD Kabupaten Katingan berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah provinsi maupun daerah, harus mengambil langkah-langkah guna menstabilkan harga TBS.

“Pemerintah kita di Provinsi termasuk Kabupaten, harap menyikapi hal ini, karena yang dirugikan tentu petani kecil,” ungkap Rudi Hartono, Rabu (28/4/2022).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh berpangku tangan dan diam melihat kondisi harga TBS yang turun di tingkat petani dan perkebunan masyarakat. Mulai dari Gubernur hingga bupati harus turun tangan dan bergerak menolong para petani yang ada. “Dengan begitu, harga TBS ini tidak rendh ketika dibeli pihak pembeli dari pabrik atau pengepul,” jelasnya.

Terlebih, saat ini terdapat surat edaran (SE) dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian nomor 165. Dengan menyebutkan, Crude Palm Oil (CPO) tidak termasuk yang dilarang diekspor.

Dengan demikian kepala daerah dapat menyurati perusahaan sawit yang ada di daerah supaya tidak memutuskan harga TBS dengan sepihak. Maka, seharusnya jangan memutuskan harga yang berbeda dari harga TBS tingkat provinsi yang diputuskan tim penetapan.

“Berikan sanksi dan peringatan bagi perusahaan perkebunan yang membeli diluar harga bisa diberikan peringatan hingga sanksi,” jelasnya.

Politisi dari Partai Golkar meminta tidak boleh bergerak setelah ada keluhan dan kritik dari pihak petani dan masyarakat. Maka, setidaknya perlu respektif dan terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi warga. “Jangan sampai pengusaha dari pabrik melakukan yang sifatnya mencari keuntungan yang terjadi,” tegasnya.

Ia menyebutkan untuk harga TBS di Sumatera mencapai Rp 3.900 untuk satu kilogram. Berbanding terbalik dengan harga di daerah ini hanya Rp 1.550 untuk satu kilogram.

“Apalagi ini mendekati hari Idul Fitri sehingga pabrik juga akan tutup. Hindari stigma yang seakan tidak memperhatikan kesulitan masyarakat,” tandasnya.

(Nofriyanto).