Manfaatkan Bumdes untuk Tingkatkan Ekonomi Desa

• By HUMA BETANG
• 12-03-2021
• 202
• 20

FOTO: GIYA/HUMA BETANG

KETUA DPRD SERUYAN ZULI EKO PRASETYO

KUALA PEMBUANG - Pengembangan potensi desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu di lgali terus, apa lagi saat ini desa memiliki dana khusus yang diberikan pemerintah melalu program Dana Desa (DD) , sehingga setiap desa bisa melakukan kegiatan dan menyusun program kerja sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing.

Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, menyarankan agar pihak desa bisa memaksimalkan dan memfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan perekonomian masarakat dan desa tersebut, seperti pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dimiliki oleh setiap desa.

“Seperti yang sudah sering saya sampaikan sebelumya, agar Pemerintah Desa bisa memanfaatkan Dana Desa tersebut untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakatnya, jangan takut asal penggunaannya jelas serta laporannya juga jelas, Dana Desa bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ujarnya Sabtu (3/12/2021).

Menurutnya, desa bisa memfaatkan Bumdes sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk mengelola sebagian Dana Desa, dengan tujuan pememfaatan potensi desa, menjadi salah satu sumber penghasilan bagi desa, dengan cara mengelola berbagai macam usaha di desa sehingga mampu memutar roda perekonomian masarakat di sana, dan diharapkan Bumdes yang merupakan badan usaha milik desa bisa menjadi pelopor penggerak usaha di desa.

Dia berharap, pihak desa mampu berinovasi untuk peningkatan ekonomi kerakyatan di wilayahnya, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut. Dengan demikian mampu memberikan peluang membuka lapangan pekerjaan dan usaha baru bagi masyarakatnya.

“Banyak hal positif yang akan di dapat  saat pemerintah desa bisa memaksimalkan Dana desa tersebut, terutama dalam pengelolaan badan usaha milik desa, sebagai peningkatan pendapatan perekonomian di wilayahnya, seperti memfasilitasi Bumdes yang merupakan salah satu badan usaha yang sah milik desa sebagai pengelola usaha di desa masing-masing,” pungkasnya.

(Giya/Altius)