Pemkab Pulpis dan Kemitraan Gelar FGD Karhutla

• By HUMA BETANG
• 10-13-2021
• 202
• 20

PULANG PISAU - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) berkerjasama dengan Kemitraan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Multipihak terkait penguatan kebijakan, kelembagaan pada upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappedalitbang Pulpis, Rabu (13/10/2021) dibuka langsung oleh Bupati Pulpis Pudjirustaty Narang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Pulpis Tony Harisinta dengan diikuti 30 peserta yang merupakan perwakilan intansi dan lembaga pemerintah daerah terkait, TNI, Kepolisian, 
perwakilan perusahaan, OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dan kelompok Masyarakat Peduli Api. Hadir pula perwakilan dari kementrian dan lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB), yang diikuti secera virtua.

Sekda Pulpis Tony Harisinta menyebut Pulang Pisau telah berinisiatif menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pengendalian Karhutla melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pihak swasta. Untuk mengoptimalkan inisiatif tersebut, Sekda menyebut pentingnya dukungan dari regulasi.

“Perlu adanya sebuah aturan, baik itu dalam bentuk kebijakan Perda dan atau Perbup untuk menaungi kerja-kerja para pihak secara kolaboratif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.  Dengan demikian dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pulang Pisau yang sudah dihasilkan pada  tahun ini dapat dilanjutkan pada tahun – tahun berikutnya,” Kata Tony Harisinta.

Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam aksi pencegahan yang secara kongkrit diturunkan dalam aktivitas kegiatan beserta anggaran pendukungnya.

“Dalam RAD 2021 yang telah dihasilkan tersebut telah termuat 50 kegiatan, dengan kontribusi pendanaan dari 12 organisasi, badan, serta instansi dan perusahaan dengan total 12 Miliar rupiah lebih untuk pengendalian Karhutla. Kontribusi pendanaan ini juga menggambarkan bagaimana para  pihak terkait berbagi peran secara aktif dalam usaha dan kegiatan pencegahan Karhutla,” Terangnya.

Upaya pencegahan yang dilakukan daerah menurut Sekda Pulang Pisau akan berkontribusi terhadap penurunan angka kebakaran selama ini.

“Tercatat selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2020, kabupaten Pulang Pisau dapat meminimilisir angka luas kejadian Karhutla dari 200 ribuan menjadi 10.000an Ha. Ini patut dibanggakan dan  ditingkatkan kedepannya melalui kerja kolaboratif di Kabupaten Pulang Pisau," pungkasnya.

Terpisah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Salahudin, mengatakan, inisiatif kerja kolaboratif yang dilakukan daerah tidak hanya terbukti efektif dalam penanganan bencana, melainkan juga indikator tumbuhnya kepedulian multipihak terhadap persoalan karhutla.

“Saat ini kepedulian dan peran para pihak semakin besar seiring dengan pencegahan bencana sudah menjadi persoalan bersama, tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja. Hal ini sangat membantu menekan angka kejadian bencana Karhutla. Kerjasama dan tanggung jawab bersama ini kedepannya masih tetap perlu ditingkatkan”. Kata Salahudin.

Sementara itu, Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan/Partnership dalam kata sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi penanganan Karhutla di Pulang Pisau yang mayoritas merupakan  lahan gambut.

Kolaborasi atau kerjasama para pihak ini sangat diperlukan selain penguatan yuridiksi dan kelembagaan dalam pendekatan Kluster sebagai upaya pencegahan bencana Karhutla.

“KEMITRAAN melihat keseriusan Pemkab Pulang Pisau yang sudah mengubah strategi dari penanggulangan ke usaha pencegahan yang melibatkan kontribusi para pihak, serta diformalkan melalui dokumen RAD pengendalian Karhutla.” Kata Laode.

Menurut beliau, dalam prosesnya tidak mudah mengubah strategi pendekatan dari penanggulangan ke pencegahan, dan menyatukan berbagai persepsi para pihak yang telah berproses sejak Maret 2021 hingga sekarang.

Namun demikian, lembaganya melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) yang didukung oleh UNEP, lembaga Kemitraan/Partnership dapat secara efektif akan terus berkomitmen memfasilitasi Pemkab Pulang Pisau dalam merumuskan  strategi sekaligus implementasi program pencegahan berbasis klaster.

“Salah satu bentuk fasilitasi tersebut melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana Karhutla, serta enyusun rencana penguatan kebijakan kedepan yang saat ini dilakukan,” tutup Laode Syarif.

(Antang)