Presdien Jokowi: Saya Perintahkan Kepala Daerah Intens Sampaikan Kebijakan 'Larangan Mudik'

• By HUMA BETANG
• 04-28-2021
• 202
• 20

JAKARTA - “Lonjakan Covid-19 di sejumlah negara menjadi pengingat kita semua untuk waspada. Jangan pernah lengah, sekecil apapun kasus aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota. Menjelang Idulfitri, saya meminta para kepala daerah untuk intens menyampaikan kebijakan peniadaan mudik. Sekadar informasi, sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik di negara ini 89 juta orang, 33% dari penduduk. Begitu mudik dilarang, turun menjadi 11%. Angkanya masih 29 juta. Setelah sosialisasi larangan mudik, turun menjadi 7%. Tujuh persen ini masih besar, 18,9 juta orang,” jelas Presdien Jokowi saat memberikan arahan secara virtual kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, Rabu, 28 April 2021. Menjelang perayaan Idulfitri mendatang, Kepala Negara juga meminta kehati-hatian para kepala daerah. Sebagaimana yang diketahui, tahun 2020 kemarin, terdapat empat masa libur yang kemudian diiringi dengan peningkatan kasus yang cukup tajam. Presiden Joko Widodo mengatakan, sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran Covid-19 dan jangan lengah. Apabila diketahui terjadi peningkatan kasus, maka segera upayakan penanganan agar dapat langsung menekan penyebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan, Presiden meminta para kepala daerah untuk intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. “Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idulfitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati,” ucap Presiden. Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar kegiatan vaksinasi massal di daerah tetap berjalan. Pemerintah pusat dalam hal ini akan berupaya keras untuk menyiapkan vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh daerah. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera melakukan penyuntikan dosis vaksin kepada masyarakat yang menjadi prioritas pemberian vaksin. “Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas,” ucap Presiden.

 

(Infokabinet/Tinus)