Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020

• By HUMA BETANG
• 10-22-2020
• 202
• 20

FOTO: PEMPROV

PENGENDALIAN INFLASI - Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual melalui konferensi video, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, pada Kamis (22/10).

 

PALANGKA RAYA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual melalui konferensi video, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, pada Kamis (22/10).

Habib Ismail mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah daerah diminta untuk memperkuat setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Diantaranya, dengan melakukan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan, untuk tetap menjaga keseimbangan suplai dan kiriman saat ini. Upaya tersebut sangat penting, sebab ketika perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tekanan terhadap harga-harga tidak timbul secara signifikan,” ucapnya.

Ia menyebut, apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait kebijakan koordinasi pengendalian inflasi kehidupan, diantaranya, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi, skema bantuan sosial juga diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan akhirnya mendorong tumbuhnya suplai.

Rakornas sendiri dilaksanakan terpusat di Graha Sawala, Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, membahas tentang capaian, evaluasi, dan prospek inflasi kedepan, arahan-arahan terkait kebijakan pengendalian inflasi, serta pemberian penghargaan Pemenang TPID Award Tahun 2020.

Rakornas diawali dengan penyampaian laporan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, selaku Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan pembukaan rakornas secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

“Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan amanat dari Kepres No.23 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Inflasi Nasional. Rakornas merupakan koordinasi tertinggi yang menentukan arah kebijakan inflasi kedepan, baik di tingkat pusat maupun daerah”, kata Iskandar Simorangkir.

Diutarakannya juga bahwa rakornas diselenggarakan dengan mengusung tema “Transformasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir pada rakornas tersebut, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta dihadiri juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya terkait kebijakan koordinasi pengendalian inflasi kehidupan.

“Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut untuk mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo berpesan bahwa menjaga keseimbangan suplai dan kiriman saat ini sangat penting agar ketika  perekonomian Indonesia mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap harga-harga. Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, dan skema bantuan sosial diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan akhirnya mendorong tumbuhnya suplai.

Presiden Joko Widodo juga mengutarakan harapannya kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, untuk dapat bersama-sama memulihkan perekonomian Indonesia.

"Saya harapkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM.  Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah agar mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM", ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.

Total peserta rapat mencapai 635 orang, baik dihadiri secara langsung maupun daring. Peserta rapat tersebut di antaranya terdiri dari pengurus TPID seluruh Indonesia, baik Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Kepala Perwakilan Bank Indonesia di tiap provinsi.

Turut hadir mendampingi Plt. Gubernur Kalteng mengikuti rakornas tersebut, antara lain Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sunarti, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawati, Plt. Kadis Ketahanan Pangan Lilis Suryani, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Rihando.

 

(EDY/JJ)