PALANGKA RAYA – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi banyaknya sistem percaloan atau oknum-oknum yang melayani loket gelap di kantor Samsat di Kalteng.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Yohannes Freddy Ering meminta kepada pemerintah untuk menertibkan para calo tersebut, supaya penyerapan pajak dapat berjalan maksimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
“Calo atau oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi harus ditertibkan terutama di kantor-kantor samsat yang ada di wilayah Kalteng, terus terang, ketika kami mengunjungi salah satu kantor samsat di Kalteng, masih ada oknum yang melayani loket gelap, ini perlu ditertibkan. Sebab, kalau dibiarkan maka sama saja dengan menyuburkan praktik calo yang dapat merugikan masyarakat,” jelas Yohannes Freddy Ering. Selasa 31 Mei 2022.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) inipun menjelaskan, dengan menertibkan para calo tersebut, serta meniadakan loket gelap atau loket bayangan dapat menjadi suatu upaya tegas pemerintah dalam mencerminkan pelayanan publik yang baik dan transparan kepada masyarakat.
“Pelayanan yang baik dan maksimal tentunya akan berdampak positif bagi pendapatan daerah, selain itu juga memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat banyak. Selain itu juga saat ini pelayanan sudah tidak lagi sulit jadi masyarakat lebih baik mengurus sendiri saat membayar pajak,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, untuk menunjang pelayanan serta memberikan kemudahan perlu dilakukan. Karena pelayanan yang mudah, cepat, dan lancar, tentu dapat menghilangkan praktik-praktik ilegal yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga daerah tersebut.
“Fasilitas memadai, dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, ini sangat perlu dilakukan. Dengan demikian juga masyarakat wajib pajak tidak akan lagi mencari oknum atau calo ini. Harapan kami, hal ini bisa menjadi perhatian terutama kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja,” Tegasnya.
(Deddi)
0 Comments