Gubernur Ajak Berpartisipasi dalam Pilkada

• By HUMA BETANG
• 08-03-2020
• 202
• 20

FOTO: MMC
SIAP PILKADA - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Istri Yulistra Ivo Sugianto Sabran saat menyerahkan berkas coklit kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) beberapa waktu lalu. 

PALANGKA RAYA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilaksanakan Desember mendatang. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran partisipasi masyarakat untuk mengikuti catatan data tanda penduduk elektronik (KTP El) agar dapat memilih pada pesta demokrasi lima tahunan itu.
Melakukan perekaman KTP El masyarakat akan memiliki banyak manfaat, selain memiliki identitas diri yang tidak dapat dipalsukan, dengan memiliki KTP El juga membantu pemerintah dalam menciptakan keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. KTP El juga bisa dijadikan alat untuk memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pilkada serentak Desember mendatang.
Ia menyebut, masih banyak yang belum melakukan perekaman KTP El, untuk itu ia minta kepada masyarakat Kalteng yang segera melakukan perekaman, selain untuk pendataan, perekaman KTP El juga menunjukan antusiasme masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada kemudian, jelasnya.
Sugianto mengatakan, selain tindakan proaktif dari masyarakat, dinas dan tidak terkait lainnya juga dapat menjalankan sistem jemput bola untuk melakukan perekaman KTP El. Sebab dengan begitu, mempercepat pendataan penduduk juga salah satu cara untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kalteng. 
Disamping itu, Sugianto sangat berharap partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam pilkada dengan ikut memilih terutama kawula muda di Kalteng. Sebab, dengan turut serta dalam pilkada yang turut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, yang mana yang ditunjukan dengan Partisipasi yang tinggi dari rakyatnya untuk ikut pemilu.
“Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dengan cara mengenal lebih jauh calon pemimpinnya nanti, mampu menghindari dan tidak terlibat dalam praktik politik kotor yang dilancarkan oleh sebagaian oknum seperti politik uang, kampanye hitam, atau praktik lainnya, karena hal itu dapat merusak tatanan demokrasi yang sebenarnya, ”tandasnya.

(MMC / JJ)