PALANGKA RAYA - Indikasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai sekolah di Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara telah menjadi perhatian serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data melalui akun Instagram resmi mereka. Menanggapi hal ini, Dra. Kuwu Senilawati, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Partai gerindra, memberikan pandangannya mengenai peran penting masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS.
Dalam pernyataannya, Dra. Kuwu Senilawati menekankan bahwa pengawasan yang paling efektif adalah peran penting masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS.
KPK mencatat beberapa kategori penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, seperti pemerasan, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggelembu-ngan biaya, dan kategori lainnya yang mengakibatkan dana BOS tidak digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, KPK telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada instansi pendidikan untuk meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan dana. Selain itu, KPK juga menyelenggarakan survei penilaian integritas pendidikan setiap tahunnya untuk memetakan kondisi integritas sektor pendidikan di seluruh Indonesia.
KPK juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal di sekolah-sekolah dan memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat digunakan secara lebih efektif dan transparan untuk kepentingan proses belajar mengajar, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, dapat meningkat.
(Hariri)
0 Comments