KUALA PEMBUANG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seruyan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bisa melakukan upaya meredam konflik antara Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan petani kelapa sawit, dengan memberikan komitmen yang jelas serta sangsi apabila timbul permaslahan.
Wakil Ketua I Bambang Yantoko menyebutkan ada banyak kasus konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, yang penanganannya lamban, sehingga konflik makin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Harusnya pihak pemerintah daerah dan aparat hukum cepat tangga terhadap bibit konflik yang akan terjadi, dengan mencari solusi dialog antar PBS dan masyarakat.
“Kami berharap pada pemerintah daerah bisa menjalankan prosedur sebagai administrator daerah, yang mampu membantu masyarakat, saat terjadinya permasalahan dengan pihak PBS, terutama petani kelapa sawit. Hal ini sudah sering terjadi bahkan beberap waktu yang lalu ada korban jiwa. Hal ini harus jadi pelajaran buat kita semua bahwa apa bila terjadi konflik akibatnya buruk,” katanya, Senin 20/5/2024.
Menurutnya permaslahan para petani lokal dengan pihak PBS selalu terjadi hampir di semua lahan PBS, hal ini tentunya salah satu tanda bahwa banyak permasalahanya yang merugikan masyarakat sekitar PBS. Oleh karena itu harus ada tindakan cepat guna mencegah konflik terjadi lagi.
“Konflik yang terjadi antar masarakat dan pihak PBS adalah betuk dari rasa ketidak adilan dari masarakat sekitar oleh PBS. Untuk menyikapi hal itu kami meminta agar pemerintah daerah jeli melihat permaslahan yang timbul, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat sehingga konflik bisa di hindari,” Jelasnya.
Pihaknya berharap agar PBS yang ada bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar PBS, baik dengan pemberian bantuan, pada petani lokal seperti pemberian bibit, atau pun pupuk pada petani sehingga para petani bisa merasakan manfaat PBS di sekitar mereka.
(Giya)
0 Comments