Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat

• By HUMA BETANG
• 09-26-2023
• 202
• 20

PALANGKA RAYA - Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (PKU) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, bertempat di Aula Eka Hapakat ,Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (26/9/2023).

Sekda Provinsi  Kalteng dalam sambutannya yang diwakili oleh  Staf Ahli  Gubernur Provinsi Kalteng  bidang KSDM Suhaemi dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan mengatakan, pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian upaya membangun dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholder sehingga terjalin kerjasama yang baik serta memiliki kesamaan persepsi yang bertujuan untuk menyukseskan Program Strategis Nasional  yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program ini adalah merupakan amanat dari UUD 1945. 

"Perlu kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, bahwa jaminan sosial adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkannya. Jaminan kesehatan adalah salah satu jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS KESEHATAN.

Implementasinya merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral antara Pemerintah Pusat/Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial, Penyedia Pelayanan Kesehatan dan Lembaga/Organisasi/Komunitas masyarakat." Ucap Suhaemi.

Tujuannya adalah program JKN-KIS ini dapat  berjalan optimal dan setiap peserta mudah dalam memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sesuai RPJMN Tahun 2020 -2024  maka perlu adanya langkah nyata agar program JKN KIS ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh peserta khususnya di Provinsi Kalteng.

Visi dari Provinsi Kalimantan tengah adalah KALTENG MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) dimana salah satu misinya yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing dalam upaya membangun sumber daya yang sehat. Salah satu upayanya adalah Pemerintah Provinsi Kalteng  memastikan jaminan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dari segi biaya dan akses bagi Masyarakat Provinsi Kalteng.

Oleh karena itu peran dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting dalam rangka mendorong sektor swasta dan pemerintah daerah mendorong  pelaku usaha maupun industri agar segera mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta JKN-KIS. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalteng untuk menyiapkan anggaran dalam mendukung suksesnya Program JKN-KIS. 

" Dalam  pelaksanaan pogram Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tidak dapat dihindarkan dari berbagai hambatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bukan saja dari Pemerintah Provinsi Kalteng,  melainkan juga dari seluruh stakeholder.

Untuk itu pada kesempatan ini marilah kita berpartisipasi untuk menyukseskan program ini dengan memberikan sumbang saran serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat," Tuturnya."

Atas Nama Pemerintah Provinsi Kalteng,  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Program JKN KIS di Provinsi Kalteng sehingga pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Maret 2023 Provinsi Kalteng  mendapatkan Piagam UHC Award  dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan di Hadiri oleh , Para Narasumber,  Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Maruf, Sebagai Peserta Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Deddy Febrianto, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Hindro Kusumo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Achmad Zainuddin, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng 

 

(Era Suhertini)